Nelayan disebut kesulitan mengurus surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi
Kalaupun nelayan berhasil memperoleh surat rekomendasi, persoalan lain ketiadaan infrastruktur stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan.
Hasil survei yang dilakukan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) bersama Koalisi KUSUKA Nelayan yang terdiri dari International Budget Partnership (IBP Indonesia), Perkumpulan Inisiatif, Seknas FITRA dan Kota Kita, pada 2020 dan 2021 di 10 provinsi dan 25 kabupaten/kota, menemukan sebanyak 82,8% nelayan kecil tidak memiliki akses terhadap BBM bersubsidi.
"Nelayan mengalami diskriminasi akses BBM bersubsidi dengan persyaratan administrasi yang rumit," kata Seknas Fitra Ervyn Kaffah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/6).
Menurut Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, sektor transportasi darat yang salah satunya kendaraan roda empat milik perorangan dapat mengakses BBM bersubsidi tanpa persyaratan administrasi. Sementara nelayan kecil diharuskan memperoleh surat rekomendasi sebagai syarat pembelian subsidi BBM.
"Nelayan kesulitan mengurus surat rekomendasi untuk pembelian BBM bersubsidi. Di mana untuk memperoleh surat rekomendasi, nelayan harus memiliki pas kecil (izin melaut) dan Bukti Pencatatan Kapal (BPKP) yang dikeluarkan oleh pihak pelabuhan. Untuk mengurus persyaratan administrasi tersebut, pemukiman nelayan umumnya memiliki jarak cukup jauh dari pusat layanan publik," jelas dia lagi..
Kalaupun nelayan berhasil memperoleh surat rekomendasi, persoalan lain adalah ketiadaan infrastruktur stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan dan ketersediaan kuota BBM bersubsidi. Nelayan kecil tidak hanya bertarung dengan nelayan skala besar untuk mendapatkan BBM pada SPDN, namun juga dengan empat sektor lainnya yang berhak menggunakan solar subsidi, seperti transportasi, usaha mikro, pertanian dan pelayanan umum di SPBU. Dengan meningkatnya harga eceran BBM non subsidi, diperkirakan terjadi perpindahan konsumen ke BBM subsidi dan semakin menyulitkan nelayan kecil memperoleh BBM subsidi. Imbasnya nelayan kecil lebih memilih mengakses BBM melalui pengecer (83% responden) dengan harga yang lebih tinggi.