Papua Selatan jadi lumbung pangan nasional di Timur Indonesia

Wapres mengajak masyarakat Papua untuk bersama-sama mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya Papua Selatan.

Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin pada acara Pertemuan dengan Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo beserta Anggota Forkopimda Provinsi Papua Selatan, Anggota FKUB Merauke, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Merauke di Sakil Ballroom Hotel SwissBell, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rabu (30/11/2022). Foto wapresri.go.id

Pemerintah terus mengupayakan terciptanya ketahanan pangan nasional untuk memberikan jaminan keamanan bahan pangan bagi masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, berbagai ikhtiar eksplorasi dilakukan di wilayah-wilayah yang potensial untuk menjadi produsen bahan pangan, salah satunya di Provinsi Papua Selatan.

“Kita perlu fokus untuk menjadikan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional di Timur Indonesia, baik sentra padi, sentra perikanan dan sentra peternakan,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H Ma’ruf Amin pada acara Pertemuan dengan Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo beserta Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Selatan, Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Merauke, tokoh agama, dan tokoh masyarakat Merauke di Sakil Ballroom Hotel SwissBell, Jl. Raya Mandala No. 53 Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rabu (30/11).

Lebih lanjut wapres menyampaikan, proses eksplorasi ini harus dilakukan dengan tetap memperhatikan pandangan dari masyarakat lokal. Oleh karena itu, keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) sangat penting dalam proses ini sebab mereka merupakan elemen yang paling mengerti tentang lahan di daerahnya.

“Rumuskan pendekatan yang terintegrasi sejak hulu ke hilir, pastikan keterlibatan masyarakat asli Papua,” imbuh wapres.

Di sisi lain, sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), wapres mengharapkan adanya pembahasan lebih komprehensif terkait isu dan agenda yang menjadi fokus di Papua Selatan. Untuk itu, ia meminta para pemangku kepentingan terkait di jajaran struktural untuk segera melakukan diskusi mengenai isu-isu terkait pemerintahan dan kemasyarakatan.