DPR usulkan pembentukan desk khusus Papua

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira menegaskan pentingnya pendekatan yang tepat dan terukur dalam penanganan isu-isu di Papua, terutama pascapembentukan sejumlah daerah otonomi baru (DOB). Andreas baru saja pulang dari kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat Daya.

Menurut Andreas, penugasan pejabat tinggi ke Papua, termasuk Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, perlu mempertimbangkan urgensi, kesiapan infrastruktur, dan sensitivitas sosial masyarakat setempat. Ia mewanti-wanti supaya kehadiran pejabat pusat di Papua tidak menimbulkan persoalan baru yang kontraproduktif.

“Saya kemarin baru dari Sorong. Di sana, kami lihat langsung banyak kebutuhan infrastruktur dasar yang belum terpenuhi, seperti kantor gubernur dan dinas-dinas yang belum terbentuk,” ujar Andreas kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7).

Andreas menilai bahwa pembangunan gedung-gedung pemerintahan yang masih belum selesai sebaiknya menjadi prioritas sebelum menambahkan beban anggaran untuk membangun fasilitas baru, seperti kantor khusus untuk Wakil Presiden di Papua.

“Jangan sampai yang satu belum selesai, kita sudah bangun yang lain. Itu (pembangunan kantor baru) bisa jadi sensitif bagi masyarakat Papua,” ujar Andreas. 

Andreas juga mengusulkan pembentukan desk khusus Papua yang melibatkan lintas kementerian untuk menangani persoalan-persoalan hak asasi manusia (HAM) dan kebutuhan sosial masyarakat secara langsung dan terpadu.

“Ini akan lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti intimidasi, ketakutan, dan konflik sosial yang masih dirasakan warga,” kata politikus PDI-Perjuangan itu. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Wapres Gibran bakal mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengurusi persoalan-persoalan di Papua. Yusril bahkan menyebut ada kemungkinan Gibran berkantor di Papua. 

"Bahkan, mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah-masalah ini. Ini bagian dari concern (perhatian) pemerintah dalam menangani Papua," ujar Yusril. 

Belakangan, pernyataan itu diklarifikasi lagi oleh Yusril. Lewat sebuah keterangan pers yang beredar di kalangan wartawan, Yusril mengatakan yang buka kantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, bukan Gibran.