Banyak kabar sumir, pemerintah diminta transparan soal progres pembangunan IKN
“Kita dengar banyak cerita, IKN ini bisa-bisa saja enggak jadi, gitu, atau IKN ini bisa saja dibatalkan kembali dengan alasan apa pun.”
Anggota Komisi V DPR, Boyman Harun, meminta pemerintah transparan tentang progres pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Pangkalnya, sudah banyak anggaran yang dialokasikan, tetapi keterbukaan atas perkembangan berbagai proyek yang dikerjakan masih minim.
“Dari semua kementerian, termasuk Perhubungan maupun PUPR, di sini, kan, selalu diutamakan berkaitan kelanjutan-kelanjutan IKN. Artinya, anggaran-anggaran itu, kelanjutan IKN itu diprioritaskan. Ke depan, maksud saya, evaluasi dan progresnya juga harus selalu disampaikan kepada Komisi V ini, seperti apa sudah IKN itu?” ujarnya saat rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (6/6).
Menurutnya, keterbukaan itu penting lantaran banyak kabar sumir dan meragukan dengan pengerjaan pembangunan IKN Nusantara meleset dari rencana. “Kita dengar banyak cerita, IKN ini bisa-bisa saja enggak jadi, gitu, atau IKN ini bisa saja dibatalkan kembali dengan alasan apa pun.”
Bagi politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, transparansi tersebut juga sebagai bentuk akuntabilitas. Apalagi, anggaran yang dikucurkan tergolong besar.
“Jadi, statement pemerintah harus jelas berkaitan dengan IKN ini. Sehingga, apa yang dianggarkan oleh kementerian ada satu kepastian tidak jadi cuma-cuma atau bahkan hanya simbol belaka. Jadi, siapa pun presidennya, menurut saya, pembangunan Indonesia ini harus terus berlanjut, apalagi itu memang pas dan pantas untuk dilakukan demi kemajuan bangsa dan negara ini,” tuturnya.