Nadiem: Prestasi tak ditentukan lewat pilihan ganda
Nadiem Anwar Makarim mengatakan prestasi siswa tidak bisa ditentukan melalui pilihan ganda seperti pelaksanaan ujian nasional (UN).
Puan Maharani janji usut penggusuran Tamansari
Ketua DPR Puan Maharani menyayangkan kericuhan dalam penggusuran sejumlah rumah warga RW 11 Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan.
Gerindra kritik Mahfud MD ihwal hukuman mati koruptor
Partai Gerindra mengkritik Menko Polhukam Mahfud MD yang memasukkan hukuman mati bagi koruptor dalam RKUHP.
Humphrey Djemat: Di tangan kiri saya, PPP menunggu kematian
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil muktamar Jakarta, Humphrey Djemat kembali mendorong adanya islah antar kubu di PPP.
UU baru berlaku, ramai-ramai pegawai KPK mundur
Setelah Undang-Undang baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlaku, belasan pegawai KPK mengundurkan diri.
Bakal hapus ujian nasional, DPR cecar Nadiem Makarim
Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menghapuskan ujian nasional (UN) dipertanyakan oleh DPR.
ICW tolak keberadaan Dewan Pengawas KPK
Presiden Jokowi dianggap gagal memahami maksud penguatan KPK.
Arteria Dahlan PDIP ungkap yang usulkan Dewan Pengawas KPK
Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendirilah yang mengusulkan adanya Dewan Pengawas menurut anggota DPR PDIP Arteria Dahlan.
Lima kader PPP diusulkan maju jadi calon ketua umum
Nama-nama kader itu diusulkan oleh DPC dan DPW PPP.
Dianggap banyak kelemahan, Komnas ajak parpol revisi UU HAM
Undang-Undang HAM saat ini disebut masih terdapat kelemahan. Sebab, tak sedikit yang menjalankan rekomendasi Komnas HAM.
Absensi anggota DPR dipertanyakan saat paripurna pengesahan UU KPK
Pihak parlemen sampai saat ini tidak bersedia memberikan absensi pada saat rapat paripurna pengesahan revisi UU KPK.
PKS ingatkan Menag Fachrul agar tak sekadar bising
PKS mengkritik rencana pencabutan materi khilafah dan jihad pada buku pelajaran sekolah oleh Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi.
Tiga hak warga negara yang perlu dipenuhi pemerintah
DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan memastikan pemerintah melalui program pembangunan dapat memenuhi hak-hak rakyat.
Mahfud MD tengah susun draf materi UU KKR
Rencana pemerintah ingin mengembalikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) telah masuk dalam program Legislasi Nasional (Prolegnas).
PAN dukung eks napi koruptor boleh maju di pilkada
PAN juga siap menampung eks koruptor yang mau maju menjadi kepala daerah.
Amien Rais dan Zulkifli Hasan berebut kursi Ketum PAN
Perebutan kursi ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2020-2025 mulai memanas.
KPK berpeluang 'nongol' di konstitusi
MPR masih terus mengumpulkan aspirasi dari masyarakat terkait rencana amendemen konstitusi.
Pemerintah dan DPR didesak revisi UU tentang HAM
Presiden dan Polisi dianggap tidak pernah mematuhi Komnas HAM.
Target DPR sahkan 150 RUU tak masuk akal
Formappi angkat bicara terkait target DPR untuk mengesahkan 150 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam waktu lima tahun ke depan.
'Perang' PDIP lawan Jokowi dalam amandemen UUD 1945
Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya berlawanan dengan partainya sendiri, PDI Perjuangan, dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945.
Ma'ruf bela PMA Majelis Taklim: Supaya tak ada yang radikal
Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim ditandatangai Fachrul Razi pada 13 November lalu.
DPR menduga izin FPI belum diperpanjang karena alasan politik
DPR sudah membentuk tim khusus untuk mengkaji mengenai perpanjangan SKT bagi beberapa ormas termasuk FPI.
GBHN dinilai penting untuk sinergisme pembangunan negara
Selama ini pembangunan pusat dan daerah dinilai tidak berlangsung selaras.
Puan Maharani: Pemerintah tidak takut FPI
Tagar #JokowiTakutFPI sempat merebak di media sosial.
Mendagri Tito: Rencana khilafah jadi penghalang izin FPI
Mendagri Tito mengatakan, SKT FPI masih dalam kajian Kementerian Agama, meski FPI telah menyatakan setia pada Pancasila.
