Pangkas masa tunggu, dana talangan haji disarankan dihapus
Antrean berangkat haji di Indonesia memakan waktu 11-47 tahun, tergantung daerahnya.

Hidup memprihatinkan, pendamping PKH diusulkan jadi PPPK
"Masih ada para pendamping PKH yang justru kesulitan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka."

Program redistribusi tanah perlu sinergi BPN-KLHK
"Banyak hutan yang sudah enggak ada malah sudah jadi kebun, tetapi statusnya masih menjadi kawasan hutan khususnya produksi."

BAKN minta BUMN siapkan roadmap saat ajukan PMN
BAKN mengingatkan bagi setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyiapkan roadmap ketika mengajukan PMN.

Komisi X DPR soroti privatisasi pantai di Bali
Isu ini akan menjadi salah satu poin pembahasan dalam RUU Kepariwisataan.

Ketum PAN Zulhas: Desy Ratnasari calon gubernur Jawa Barat
Menurut Zulkifli PAN akan bekerja kerasa agar Desy bisa melenggang ke Pilgub Jabar 2024.

Komisi X DPR kritik pelaksanaan Program Indonesia Pintar
Setidaknya ada 4 masalah dalam pelaksanaan PIP, yakni data, keterbatasan layanan dan SDM, kepastian waktu, dan sosialisasi.

Bangkitkan UMKM, 4 kementerian ini harus turun tangan
"Para pelaku UMKM itu sudah berguguran dan untuk membangkitkannya tentu tidak mudah."

Revisi UU ASN siap disahkan DPR, jawab masalah tenaga honorer?
Revisi UU 5/2014 segera disahkan seiring rampungnya pembahasan antara Komisi II DPR dengan berbagai perwakilan pemerintah.

Komisi III DPR pilih politikus PPP, Arsul Sani jadi hakim MK
"Kalau misalnya saya dipilih, konsekuensinya, ya, [saya] berhenti dari DPR, mundur sebagai pimpinan MPR, mundur sebagai anggota partai."

Revisi UU 5/2014, status ASN akan terbagi menjadi 3 kategori
Adanya ketiga kategori ASN tersebut diklaim menjadi solusi atas kejelasan status tenaga honorer.

Pemerintah didorong menambah anggaran Ditjen EBTKE Kementerian ESDM
Anggaran Ditjen EBTKE Kementerian ESDM pada APBN 2024 hanya Rp448 miliar atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Usut kematian walpri, Komisi III DPR minta Kapolda Kaltara diperiksa
Setyo Herlambang ditemukan tewas di rumah dinas Kapolda Kaltara, Jumat (22/9) siang. Ia meninggal karena tertembak di dada.

APBN jadi jaminan utang kereta cepat, Gobel: Cederai legacy Jokowi
"Mestinya biarkan itu bersifat B to B saja."

Kecewa, Komisi IX DPR akan panggil Pj. Wali Kota Bekasi
"Kami akan memanggil [Pj.] Wali Kota [Bekasi] ke Komisi IX dan kami butuh penjelasan itu. Langsung peringatan keras!"

Komisi VIII DPR harap biaya haji 2024 ditetapkan November
"Nanti, kita akan bahas bersama biaya haji tahun depan itu berapa. Kita tunggu usulan pemerintah terlebih dahulu."

KPU batal terapkan 2 panel penghitungan suara Pemilu 2024
Usulan 2 panel penghitungan suara pada Pemilu 2024 muncul untuk menekan beban kerja KPPS.

Pimpinan Komisi II DPR dukung usulan mempercepat Pilkada 2024: Pembangunan lebih efisien
Mendagri, Tito Karnavian, sebelumnya menyebutkan, 545 daerah takkan memiliki pemimpin definitif pada 1 Januari 2025.

Tok! Masa pendaftaran paslon presiden-wapres pada 19-25 Oktober 2023
Mulanya, waktu yang ditetapkan adalah 19 Oktober-25 November 2023.

Ajukan PMN, BUMN diminta sertakan perhitungan dividen
Pemerintah mengusulkan PMN tunai Rp57,86 triliun untuk 8 BUMN dalam RAPBN 2024.

Komisi XI DPR minta insentif UMKM terus dilanjutkan
"Sudah kepalang tanggung kalau kita bicara seperti ini. Maka, UMKM tadi tidak boleh kita tinggalkan mereka."

Komisi VIII DPR dukung syarat jemaah haji lansia diperketat: Bukan untuk menghambat
Sebanyak 562 dari total 752 jemaah haji reguler yang meninggal dunia pada 2023 berusia 65 tahun ke atas.

Doli sebut Otorita IKN lebih cocok daripada DKI Nusantara
Majelis Rakyat Kalimantan Timur Berdaulat sebelumnya mengusulkan agar pemerintahan Nusantara berupa daerah khusus seperti Jakarta.

Usulan memajukan pendaftaran paslon pilpres penuhi 4 aspek
Usulan memajukan tahapan pendaftaran paslon presiden-wapres diajukan KPU menyusul disahkannya UU 7/2023.

Komisi XI DPR setujui PMN nontunai untuk 5 BUMN
Salah satunya adalah ID Food mendapatkan konversi piuntang APBN sebesar Rp2.564,71 miliar untuk memperbaiki struktur permodalan.
