Soal Omnibus Law Cilaka, DPR imbau buruh jangan terprovokasi
Munculnya pro-kontra di kalangan buruh dinilai sangatlah lumrah.
DPR sepakat loloskan 5 calon hakim agung, 3 hakim ad hoc
Nama-nama tersebut diharap mampu melakukan terobosan.
DPR akan cecar Yasonna terkait 'rimbanya' Harun Masiku
Karena publik ingin mendapat keterangan resmi dari Kemenkumham.
Waspadai penumpang gelap omnibus law sengsarakan rakyat
Penumpang gelap omnibus law hanya menyengsarakan rakyat kecil.
Indef: Pembubaran OJK akan menurunkan kepercayaan investor
Indef menyatakan sistem lembaga keuangan sebaiknya dibenahi.
Sah, DPR tetapkan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020
Cak Imin yang memimpin penetapan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020.
Mendagri tegaskan tidak benar bisa pecat gubernur di draf omnibus law
Tidak ada pasal yang menyebutkan pejabat daerah bisa dipecat Mendagri.
Mendagri usulkan 5 RUU dibahas 2020-2024, termasuk pemindahan ibu kota
RUU tentang Adminduk dan Otonomi Khusus Papua diharapkan masuk prolegnas prioritas.
Mau dibubarkan DPR, OJK klaim sudah profesional
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengklaim telah bekerja profesional.
DPR terbelah di kasus Jiwasraya
Fraksi Demokrat menginginkan pembentukan Pansus. Sementara Gerindra menyebut penanganan Jiwasraya cukup dibahas di Panja.
Honorer bakal dihapus, Pemprov Banten ambil ancang-ancang
Ada sekitar 15 ribu pegawai honorer di bawah naungan Pemprov Banten.
DPR bakal sahkan RUU Omnibus Law siang ini
DPR RI bakal menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas.
Disebut setrum Lutfi Alfiandi, Kasatreskrim: Kami kan polisi modern
Polisi menyebut keterangan Lutfi yang mengaku dianiaya polisi merupakan hal yang wajar.
Puan pastikan draf Omnibus Law Cilaka yang beredar abal-abal
Draf RUU Omnibus Law Cilaka bisa memicu salah persepsi.
Dewas TVRI tak akan cabut keputusan pecat Helmy Yahya
Dewas berharap karyawan menerima kenyataan agar TVRI lebih baik.
Soal penculikan 5 WNI, DPR: Perlu terobosan diplomasi
Kasus penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf jadi barometer evaluasi pengamanan.
Syarief: Demokrat tetap maunya Pansus Jiwasraya
Demokrat ingin betul-betul membongkar kasus Jiwasraya hingga akar.
DPR mau bubarkan OJK karena gagal jalankan fungsi
Setelah dibubarkan, fungsi OJK bisa dikembalikan lagi ke Bank Indonesia.
DPR belum terima draf omnibus law pemerintah
DPR masih menunggu draf resmi yang akan dikirimkan oleh Pemerintah.
PPP persoalkan pencabutan kewajiban sertifikasi halal di RUU Cilaka
PPP meminta pemerintah tidak mengabaikan fakta-fakta yang menjadi kewajiban bagi umat Islam, terutama dalam hal produk halal.
DPR resmi bentuk Panja Pengawas Industri Keuangan
Komisi XI DPR membentuk panja untuk mengawasi Jiwasraya, Bumiputera, Bank Muamalat, ASABRI, dan Taspen.
Sufmi Dasco Ahmad bertekad perjuangkan Omnibus Law Cilaka
DPR berjanji bakal mengakomodasi keduanya yakni pengusaha dan buruh pada Omnibus Law Cilaka.
Menkes minta maaf ke DPR soal BPJS: Beri saya kesempatan
DPR nilai Kemenkes tidak sanggup selesaikan masalah yang menimpa rakyat.
Prabowo jawab kritik PKS soal kunker ke luar negeri
Kunker ke luar negeri merupakan upaya menjajaki kemungkinan kerja sama.
Prabowo beber hasil rapat dengan DPR soal Hankam
Pemerintah dan DPR berkomitmen wujudkan modernisasi alutsista.
