Pemerintah diminta tunggu data BPS sebelum realisasikan impor beras

Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa, meminta agar pemerintah sebaiknya mencabut terlebih dahulu keputusan impor beras saat ini. Selain bersamaan dengan momen panen raya di sejumlah wilayah Indonesia, sebaiknya pemerintah juga menunggu hasil rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) di Agustus 2023.

"Tunggu sampai Agustus, karena BPS akan mengeluarkan data yang relatif bisa kita gunakan sebagai pijakan untuk memutuskan impor atau tidak. Karena data di Agustus, BPS sudah memperkirakan produksi untuk 2023 seperti apa," ujar Andreas saat dihubungi Alinea.id, Rabu (29/3).

Andreas menyampaikan, meski total luas panen periode Januari-April 2023 dibandingkan 2022 diperkirakan ada peningkatan 2,13% dan produksi dalam gabah kering giling (GKG) juga diperkirakan meningkat 0,53%, namun kemungkinan juga realisasi nantinya lebih rendah sedikit.

"Kemungkinan sedikit lebih rendah. Tetapi paling tidak, its ok lah dianggap sama saja dengan tahun lalu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi stok sih nggak ada masalah," tutur dia.

Selain itu, Andreas juga mengungkapkan kalau stok awal 2023 menurut data BPS yang ia sampaikan ada 4 juta ton beras. Kemudian akan ada tambahan periode Januari-April 2023 sebesar 13,79 juta ton, maka menurutnya akan ada 5,3 juta ton untuk konsumsi tingkat nasional.