Pemerintah susun langkah agar tetap fasilitas 0% dari AS
Dari 124 produk yang akan dievaluasi, pemerintah baru membahas beberapa produk saja
Pemerintah menyusun langkah strategis guna melakukan tawaran kepada Kementerian Perdagangan Amerika Serikat (United States Trade Representative - USTR). Hal itu dilakukan untuk mempertahankan kebijakan Generalized of Preferences (GSP) terhadap 124 produk Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, dari 124 produk yang akan dievaluasi, pemerintah baru membahas beberapa produk saja. Misalkan saja asuransi, national payment gateaway, data processing center, intellectual property right, pertanian. "Kami sudah membahas tiga hal untuk merumuskan tawaran," jelas Darmin, usai melakukan pelantikan pejabat eselon I Kemenko Perekonomian di kantornya, akhir pekan lalu.
Darmin enggan menjelaskan detail pokok-pokok tawaran tersebut. Tetapi, semua kementerian terkait sedang melakukan koordinasi tindak lanjut. Juga, melakukan perhitungan secara rinci mengenai dampak apabila kebijakan dari AS ini dicabut.
GSP merupakan fasilitas dari pemerintah setempat, bukan perjanjian internasional. Pemerintah Indonesia sendiri berkepentingan bisa mempertahankan fasilitas itu, karena menyangkut banyak sekali barang. "Kalau kita mengekspor ke sana, biaya masuknya 0 (gratis)," terang Darmin.
Darmin memastikan pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin agar Indonesia tetap bisa mendapatkan fasilitas layanan GSP dari Amerika Serikat tersebut.