Data pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Selasa (5/8) lalu dianggap tak mencerminkan realita.
Data pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Selasa (5/8) lalu, banjir kritik. Sejumlah pemerhati ekonomi dan lembaga non pemerintah mendesak BPS memberikan penjelasan terbuka mengenai data pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,12%.
Center of Economic and Law Studies (Celios) telah mengajukan permohonan kepada Badan Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengaudit angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dirilis BPS. Data tersebut dianggap janggal karena tidak sesuai dengan realitas sesungguhnya di lapangan, terutama saat Indonesia dilanda badai PHK dan menurunnya daya beli.
Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, menilai data pertumbuhan ekonomi 5,12% memang terasa janggal. Menurut dia, hasil yang dikeluarkan BPS bertolak belakang dengan dengan indikator umum yang biasa dijadikan acuan masyarakat, seperti daya beli, aktivitas manufaktur, penjualan kendaraan hingga konsumsi listrik.
Variabel-variabel itu, kata dia, tidak sepenuhnya selaras dengan angka pertumbuhan yang dirilis BPS. Dia menilai wajar bila publik menduga ada intervensi politik yang memaksa BPS mengeluarkan angka "menggembirakan" itu.
"Publik merasa ada pihak-pihak di luar domain statistik yang terlalu dekat mengawal proses penyusunan angka. Independensi statistik bukan hanya soal tidak adanya tekanan vulgar; ia juga soal jarak institusional yang cukup sehingga publik yakin bahwa angka yang keluar murni hasil proses ilmiah, bukan kompromi politik," kata Achmad kepada Alinea.id, Sabtu (9/8).