Tito meminta Kementan dan Bulog untuk memberi perhatian pada 214 kabupaten/kota yang harga berasnya tercatat melampaui HET.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti kenaikan harga beras di ratusan wilayah. Terdapat 214 kabupaten/kota yang harga berasnya tercatat melampaui harga eceran tertinggi (HET). Tito meminta Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk memberi perhatian pada 214 kabupaten/kota yang harga berasnya tercatat melampaui HET.
Instrumen utama pemerintah untuk meredam harga beras adalah menggencarkan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta bantuan pangan beras 10 kilogram. Ia menyebut, kebijakan ini sudah menunjukkan hasil positif.
Sebagai gambaran, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada pekan terakhir Agustus 2025 menunjukkan, rata-rata harga beras medium tertinggi di zona 1 (HET Rp13.500 per kilogram) mengalami lonjakan. Tercatat di Kabupaten Wakatobi Rp17.765 per kilogram, Bolaang Mongondow Timur Rp17.754 per kilogram, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Rp17.000 per kilogram, Buton Utara Rp16.875 per kilogram, dan Morowali Rp16.842 per kilogram.
Untuk kategori beras premium di zona 1 (HET Rp 14.900 per kilogram), harga tertinggi ada di Kabupaten Wakatobi Rp19.544 per kilogram, Kepulauan Talaud Rp18.895 per kilogram, Buton Utara Rp18.750 per kilogram, Dompu Rp18.000 per kilogram, serta Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Rp18.000 per kilogram.
Analis politik dari Universitas Nusa Cendana, Kupang, Yohanes Jimmy Nami menilai, stabilitas harga beras merupakan kunci menjamin kebutuhan pokok masyarakat, agar tidak merembet menjadi masalah politik di masyarakat. Dia menilai, pemerintah yang melalukan stabilitas harga beras dengan mengeluarkan beras SPHP ke pasaran sangat tepat untuk mencegah kerawanan pangan.