Raperda merupakan prakarsa dari Komisi A DPRD Kabupaten Pati yang berjumlah sembilan orang.
Komisi A DPRD Pati memberikan penjelasan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Komisi A sebagai pemrakarsa Raperda tersebut menyampaikan penjelasan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Pati, belum lama ini.
Warsiti selaku juru bicara menjelaskan, rancangan usul prakarsa Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan prakarsa dari Komisi A DPRD Kabupaten Pati yang berjumlah sembilan orang. Raperda ini antara lain memuat tentang pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).
Warsiti melanjutkan, dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, arah kebijakan dalam penataan perangkat daerah dalam hal unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, disesuaikan untuk dilaksanakan atau diwadahi dalam Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).
"BRIDA merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah," ujar dia.