Cegah benturan kepentingan, Sekda Kukar tegaskan pentingnya netralitas ASN
Pemahaman netralitas ini dapat menghindarkan para ASN dari benturan kepentingan (conflict of interest).
Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur, Sunggono, meminta pemahaman netralitas ditanamkan ke Aparatur Sipil Negara (ASN) sejak diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). Ia menjelaskan pemahaman ini dapat menghindarkan para ASN dari benturan kepentingan (conflict of interest).
"Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk selalu mengingatkan ASN agar bersikap netral pada saat pemilu baik Pilkada, Pilpres dan Pilkades," katanya saat sosialisasi netralitas ASN, Kamis (16/6).
Sunggono menekankan posisi ASN yakni pelayanan masyarakat dan pelaksanan pemerintahan harus bebas dari segala bentuk pengaruh manapun serta tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Terlebih, perilaku ASN tidak bisa dilepaskan dari sorotan publik karena mampu menggerakkan potensi dan sosial politik yang ada di lingkungan masing-masing.
"Birokrasi pemerintahan akan kuat jika ASN bersikap netral dari segala bentuk kepentingan dan pengaruh politis," ujarnya.
Menurut Sunggono, apabila terdapat pelanggaran netralitas ASN akan memberikan dampak diskriminasi layanan dan kesenjangan dalam lingkup ASN. Hal ini dapat memunculkan konflik kepentingan pada ASN yang tidak profesional.