Di Sidang Umum PBB ke-73, Indonesia dorong repatriasi Rohingya
Terkait repatriasi Rohingya, Menlu Retno menekankan tiga faktor penting untuk mengubah situasi di lapangan menjadi lebih baik.
Indonesia bersama masyarakat internasional, ASEAN, dan PBB akan terus melakukan pengawasan agar nota kesepahaman antara Myanmar dan Bangladesh untuk repatriasi segera terlaksana.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam 'Working Lunch on Rohingya Crisis' tingkat menteri luar negeri di sela-sela Pertemuan Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB ke-73 menekankan bahwa kerja sama kedua negara adalah aset penting dalam penanganan krisis di negara bagian Rakhine.
Kerja sama ini diharapkan akan membawa perubahan situasi yang lebih baik di lapangan dan memenuhi hak-hak para pengungsi Rohingya di Bangladesh untuk kembali ke daerah asalnya di Rakhine.
Menlu RI menyampaikan bahwa persoalan domestik Myanmar merupakan satu hal yang kompleks. Isu pengungsi, ketegangan vertikal dan horizontal, serta transisi demokrasi berlangsung pada saat yang bersamaan.
"Indonesia mengajak masyarakat internasional untuk tidak kehilangan fokus dalam mendukung proses demokratisasi berfungsi penuh di Myanmar untuk membawa kesejahteraan rakyat dan juga situasi damai," ujar Menlu Retno dalam keterangan tertulis yang diterima Alinea.id pada Rabu (27/9).