Bisakah Biden menunjukkan kompetensi untuk mencegah kekacauan perbankan?
Seruannya untuk peraturan tambahan kemungkinan akan mendapat perlawanan keras di DPR yang dikendalikan oleh Partai Republik.
Pada 2016, Wakil Presiden Joe Biden telah memperingatkan terhadap upaya untuk mengurai peraturan perbankan yang telah diperjuangkan oleh Demokrat, agar dapat diterapkan setelah krisis keuangan negara. Hal itu hampir sama seperti pemerintahan Trump yang bertekad untuk melonggarkan peraturan perbankan yang ketat.
Saat itu, Biden berargumen bahwa tanpa perombakan perbankan yang diatur pada 2010 dan dikenal sebagai Dodd-Frank, lembaga keuangan akan terus berjudi dengan uang konsumen dan pada akhirnya merugikan kelas menengah.
“Kita tidak dapat kembali ke hari-hari ketika perusahaan keuangan mengambil risiko besar dengan pengetahuan bahwa dana talangan pembayar pajak sudah dekat ketika mereka gagal,” kata Biden dalam pidatonya di Universitas Georgetown di hari-hari terakhir pemerintahan Obama.
Sekarang ada krisis perbankan dalam pengawasannya sebagai presiden, dan Biden bergerak secara agresif untuk meyakinkan publik bahwa krisis itu terkendali, eksekutif bank akan dipecat, simpanan aman, dan pembayar pajak tidak akan terdampak-berbagai langkah juga dirancang untuk menenangkan pasar keuangan yang gelisah.
Saat dia mempertimbangkan pengumuman untuk masa jabatan kedua, kemampuan Biden untuk mencegah penularan persoalan di antara lembaga keuangan, akan menguji pendapatnya bahwa pemerintahannya mewakili kompetensi dan stabilitas berbeda dengan kekacauan yang dialami saat pemerintahan Donald Trump.