Penyaluran beras SPHP Bulog tersendat. Pada periode 12-26 Juli, baru sekitar 2.591 ton beras yang tersalurkan.
Setelah tertunda, pemerintah melalui BULOG akhirnya mulai menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke masyarakat dan pasar. Ada dua saluran pelepasan. Pertama, bantuan pangan beras kepada 18,3 juta keluarga yang masing-masing menerima 10 kilogram (kg) pada Juni-Juli 2025. Bantuan ini mestinya disalurkan Juni lalu. Anggaran yang belum tersedia membuat penyaluran baru bisa dilakukan pada 12 Juli 2025.
Kedua, beras SPHP. Tahun ini target penyaluran, merujuk surat penugasan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada BULOG pada 8 Juli 2025, sebesar 1,318 juta ton pada Juli-Desember 2025. Ditambah beras SPHP yang sudah disalurkan pada awal tahun ini, yakni 0,181 juta ton, total target mencapai 1,5 juta ton beras. Target ini lebih tinggi dari penyaluran SPHP tahun 2024 (1,4 juta ton) dan 2023 (1,196 juta ton).
Pelepasan CBP yang dikelola BULOG ke pasar menjadi angin segar bagi warga miskin dan rentan tatkala harga beras terus membubung tinggi. Bahkan, melampaui harga eceran tertinggi (HET). Beras medium lebih setahun nangkring di atas HET. Sejak Mei 2025, harga beras premium juga melampaui HET. Di semua zona: I, II, dan III. Jika HET adalah alarm bagi pemerintah untuk intervensi, sejatinya alarm sudah lama menyala.
Merujuk konstitusi, baik UU Pangan No. 18/2012 maupun UU Perdagangan No. 7/2014, tugas pemerintah bukan hanya memastikan pasokan pangan (baca: beras) dalam jumlah cukup dan bisa diakses secara fisik, tapi juga terjangkau daya beli warga. Percuma ada stok beras di gudang BULOG lebih 4 juta ton tapi tidak bisa diakses warga. Stok itu berhasil memecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Tetapi, apakah bermaslahat bagi publik luas? Perut rakyat perlu harga beras terjangkau, bukan rekor.
Bagi pemerintah urusan beras seharusnya menjadi soal 'hidup-mati'. Karena, pertama, tingkat partisipasi konsumsi beras nyaris sempurna: 98,35%. Artinya, hampir seluruh warga negeri ini, dari Aceh hingga Serui, menyantap nasi sebagai makanan pokok. Kedua, beras berkontribusi 5,20% dari jumlah pengeluaran keluarga, bahkan mencapai 25,87% bagi warga miskin. Ketika harga beras naik, daya beli warga bakal terganggu.