Koperasi Merah Putih bagian tidak terpisahkan dari upaya mencapai swasembada pangan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi.
Pemerintah tengah mengakselerasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Ditargetkan terbentuk 80.000 KDMP tepat Hari Koperasi, 12 Juli 2025, dan diluncurkan 28 Oktober 2025. Merujuk Instruksi Presiden (Inpres) No.9/2025 tentang Percepatan Pembentukan KDMP, ditempuh tiga skema: pendirian baru, pengembangan, dan revitalisasi. Dari pemetaan ditemukan 31.213 entitas (4.225 KUD aktif dan 26.988 non-KUD aktif) yang perlu dikembangkan, 4.641 KUD tak aktif yang akan direvitalisasi, dan pendirian baru di 52.266 desa/kelurahan. Target kolosal ini tentu saja amat ambisius.
Ihwal alasan pembentukan, merujuk Inpres 9/2025, KDMP adalah bagian tidak terpisahkan dari upaya mencapai swasembada pangan dan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi. Untuk mencapai itu, Inpres 9/2025 menginstruksikan kepada 13 menteri, 3 kepala badan, 38 gubernur, dan 514 bupati/wali kota untuk mengambil aneka langkah strategis, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antara kementerian/lembaga dan pemda. Mulai dari pendanaan, fasilitasi, pendampingan, dan penguatan kapabilitas. Juga pemantauan dan evaluasi. Dibentuk pula Satgas Percepatan Pembentukan KDMP.
Bagaimana memaknai langkah Presiden Prabowo Subianto ini?
Kalau ditarik jauh ke belakang, langkah Prabowo hingga tujuh bulan berkuasa ini identik dengan laku Presiden Soeharto pada era 1970-an. Salah satu pekerjaan rumah (PR) Soeharto tatkala mewarisi kekuasaan dari Orde Lama adalah ketersediaan pangan, terutama beras, yang terbatas. Indonesia importir beras yang besar saat itu. Lewat adopsi teknologi-inovasi bernama revolusi hijau, Soeharto menargetkan swasembada beras. Untuk mencapai itu, berbagai langkah taktis ditempuh.
Di pusat dibentuk Sekretariat Bimbingan Masal (Bimas). Pengorganisasian ke daerah dilakukan tersentral di bawah Bimas yang dipimpin langsung Presiden Soeharto. Untuk mendukung produksi padi dibangun pabrik pupuk dan benih Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk mendukung pembiayaan dikembangkan skim kredit bagi petani melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dibangun pula KUD dan institusi di atasnya, seperti Kementerian Koperasi dan Bulog. Pemerintah juga membangun-memperluas litbang pertanian dan penyuluhan pertanian.