Mengapa Jokowi tidak membahas dampak Jalur Sutra Abad 21?
Rencana Jalur Sutra Abad 21 dipromosikan Presiden Xi Jinping ketika berkunjung ke Kazakhstan dan Indonesia tahun 2013.
Debat keempat Pilpres 2019 mengusung tema ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional melewatkan pembahasan Belt and Road Initiative (BRI), yang populer dengan sebutan Jalur Sutra Abad 21. Padahal beberapa minggu sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan menyatakan Indonesia akan menawarkan 28 proyek di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II Belt and Road Initiative yang digelar di Beijing April 2019 (https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190319155649-92-378787/luhut-akan-jualan-proyek-infrastruktur-rp1296-t-ke-china).
Total nilai proyek yang ditawarkan sebesar US$91,1 miliar, kurang lebih setara dengan Rp1.296 triliun. Penawaran tersebut adalah nilai yang fantastis dan jauh melampaui nilai uang yang masuk ke dalam kas negara melalui tax amnesty. Sekali pun skema proyek tersebut bersifat Business to Business (B to B), publik perlu mendapatkan informasi yang transparan terkait dampaknya kepada hubungan internasional, pertahanan-keamanan, dan ideologi, yang menjadi sebagian tema debat capres keempat. Jalur Sutra Abad 21 akan memunculkan geoekonomi dan geopolitik baru.
Rencana Jalur Sutra Abad 21 dipromosikan Presiden Xi Jinping ketika berkunjung ke Kazakhstan dan Indonesia tahun 2013. Banyak pihak menyatakan bahwa Jalur Sutra Abad 21 adalah visi Xi Jinping yang membedakannya dengan pemimpin China sebelumnya. Jalur Sutra Abad 21 di darat dan laut melewati 66 negara dan menelan biaya yang sangat besar.
Debat pilpres keempat seharusnya membahas Jalur Sutra Abad 21 tersebut. Media mengesankan, Menteri Luhut bersemangat sekali mendapatkan proyek tersebut. Sementara proyek tersebut berdampak pada pemerintah baru hasil Pilpres 2019. Capres 01 sebagai petahana yang juga atasan Menteri Luhut mendapatkan kesempatan di debat untuk memaparkan dampak ideologis, pertahananan-keamanan, dan politik luar negeri dari keterlibatan Indonesia. Capres 01 dapat menjelaskan rumor kehadiran China (pemerintah dan perusahaan) belakangan ini di NKRI.
Globalisasi 5.0