5 masalah komunikasi kebijakan di instansi pemerintahan yang harus diperbaiki
Ada banyak contoh yang mudah ditemukan untuk mendapatkan kesimpulan bahwa terdapat masalah serius dari sisi komunikasi sebagian instansi.
Di antara sekian faktor yang menentukan sukses-tidaknya kebijakan adalah komunikasi kebijakan itu sendiri. Jadi berhasilnya kebijakan bukan semata-mata dilihat dari sisi teknokrasi, tapi juga sisi komunikasi. Sebaik apapun aspek teknokratik sebuah kebijakan, jika tidak diikuti oleh komunikasi yang baik, pasti akan membawa masalah.
Pandangan itu dikemukakan Burhanuddin Muhtadi dalam kuliah umum virtual Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerja sama Tanoto Foundation, Kamis (9/9). Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menguraikan bahwa dari interaksinya dengan banyak pejabat pemerintahan termasuk juga di parlemen, mereka lebih banyak fokus dari sisi substansi kebijakan. Mulai dari perumusan dan pembuatan kebijakan, tetapi lupa bahwa aspek komunikasi mulai dari proses perumusan hingga implementasi itu memegang faktor yang sangat krusial.
Menurut Burhanuddin, satu contoh paling relevan berkaitan dengan masalah pandemi. "Kita menyaksikan sebuah contoh nyata di mana pemerintah sering kali gagap ketika menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan macam apa yang mereka lakukan. Apalagi di saat krisis, yang mungkin di satu sisi bisa dimaklumi, karena pandemi sesuatu yang 'baru'. Sudah 'lama' kita tidak mengalami pandemi seluas COVID-19 ini. Karenanya, pemerintah terutama yang dilantik sejak 20 Oktober 2019 dalam situasi normal, tiba-tiba menghadapi situasi abnormal," sambungnya.
Kemudian muncul satu kasus yang membuat antara satu pejabat dengan pejabat lain terlihat saling bertentangan ketika merespons pandemi. "Jadi damage control (pengendalian kerusakan) tidak muncul, dan saat yang sama komunikasi di kala krisis juga tidak terlihat," urainya dalam presentasi bertajuk 'Strategi Komunikasi dalam Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan'.
Uraian itu menyambut apa yang dikatakan sebelumnya oleh Elly Fatimah, Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN, bahwa komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan bersama. Demikian juga komunikasi kebijakan.