78% nelayan kecil kesulitan mengakses BBM bersubsidi

Survei yang dilakukan Koalisi Ketahanan Usaha Perikanan Nelayan menemukan bahwa 78% atau 1600 lebih nelayan kesulitan mengakses surat rekomendasi, yang menjadi prasyarat utama bagi nelayan kecil untuk bisa mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Bahkan, banyak nelayan kecil terpaksa membeli BBM di eceran dengan harga yang lebih tinggi. “Nelayan kecil kesulitan dalam memenuhi persyaratan seperti PAS kecil, surat bukti pencatatan kapal/registrasi kapal, atau KUSUKA sebagai syarat mendapat rekomendasi BBM bersubsidi yang diberlakukan beberapa daerah,” ujar Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan saat audiensi dengan Kedeputian 1 Kantor Staf Presiden, Rabu (19/8), via video conference.

Dani menyebut banyak hambatan di lapangan dalam mengakses surat rekomendasi. Fakta di lapangan, jelas dia, menunjukkan tidak semua nelayan mengurus PAS kecil. Karena proses pengurusan yang lama. Begitupun untuk perpanjangan PAS kapal.

Di beberapa lokasi, jarak tempuh untuk mengurus surat rekomendasi juga relatif jauh, sehingga menyulitkan nelayan dan menyebabkan ongkos tambahan.

"Karena itu, Koalisi KUSUKA Nelayan mendesak pemerintah mempermudah persyaratan dan inovasi pelayanan distribusi BBM bagi nelayan kecil. Negara harus menjamin ketersediaan sarana dan prasarana perikanan sesuai dengan UU 7 Tahun 2016 tentang perlindungan Nelayan dan pembudidaya," bebernya.