Ada motif ekonomi dan politik dibalik hoaks Pemilu 2024?

Tahapan Pemilu 2024 sudah masuk ke pekan krusial. Di mana, berdasarkan informasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam waktu dekat, ada dua tahapan krusial yang bakal berlangsung, yaitu penetapan pasangan capres dan cawapres pada 13 November 2023 dan tahapan kampanye pada 28 November 2023.

Kendati KPU belum menetapkan pasangan capres dan cawapres serta tahapan kampanye belum berlaku, tetapi sejatinya kedua tahapan itu sudah berlangsung sejak jauh hari. Terutama, di sosial media.

Buktinya, ada saja tim kampanye atau pendukung pasangan tertentu yang share informasi mengenai pasangan yang didukungnya atau bahkan kompetitor yang bakal ikut kontestasi Pilpres 2024. Tentu sepanjang itu mengikuti kaidah norma sosial yang berlaku, tidak ada persoalan jika itu dilakukan. Hanya saja, cukup banyak informasi yang di-share cenderung masuk dalam kategori hoaks.

Penyebaran hoaks pada tahun politik yang beredar di sosial media di berbagai platform, sebenarnya bukan hanya terjadi pada kali ini. Namun pada kali ini, frekuensi penyebaran hoaks di berbagai platform, dinilai lebih tinggi dari Pemilu 2019. Platform penyebarannya pun relatif lebih beragam dan sebagian besar berbentuk video.

Soal itu, Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho mengonfirmasikan, memang benar terjadi kenaikan penyebaran hoaks terkait pemilu pada saat ini. Di mana pada Pemilu 2019, Mafindo hanya menemukan 1.200 hoaks dalam setahun.