Viral video penurunan baliho bacapres, soal netralitas atau misinformasi?

Salah satu tim pemenangan nasional pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden meradang. Ini setelah viralnya video Satpol PP Bali melakukan pencopotan baliho salah satu pasangan bakal presiden dan wakil presiden, menjelang kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Gianyar, Bali, Selasa (31/10).

Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya sendiri, telah mengklarifikasi kalau yang dilakukan pihaknya hanya menggeser sementara alat sosialisasi tersebut. Agar kegiatan kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi dapat berjalan dengan nyaman. Alat peraga yang digeser pun, bukan hanya milik satu pasangan bakal calon presiden-wakil presiden. Selain itu, alat sosialisasi tersebut sudah dipasang kembali.

Hal ini, mengingatkan kita pada video yang juga viral soal pencopotan baliho gambar salah satu bakal calon presiden di lahan Makodim Muarah Teweh yang menunjukkan pihak Danramil Muara Teweh, atas perintah Dandim Barito Utara tengah menurunkan baliho, pada 15 Juli 2023.

Narasi pada video di Muara Teweh itu pun bukan kaleng-kaleng. Tidak heran jika, Panglima TNI Yudo Margono, langsung memberikan klarifikasi dan menjamin netralitas TNI. Buat yang belum tahu, berikut narasi dari video tersebut:

"Apakah sang komandan anti dengan capres Ganjar? Apakah dia sedang cari perhatian agar dilihat oleh capres yang lain? Apakah justru ada perintah dari pimpinan untuk membela salah capres dengan cara menurunkan baliho Ganjar?" kata narasi dalam video yang beredar.

Begitu juga dengan viralnya video penurunan baliho di Bali. Video yang viral cenderung tidak menampilkan peristiwa seutuhnya. Selain Pj Gubernur Bali, klarifikasi juga dilakukan pihak Polda Bali. Bahkan, Presiden Jokowi menyampaikan keterangan resminya dengan mengeluarkan imbauan agar pemerintah daerah berkomunikasi dengan para pengurus partai di daerah.

“(Pemda) berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik,” ujarnya dalam keterangannya yang dipantau online, Rabu (1/11).

Klarifikasi seperti itu memang harus dilakukan pemerintah. Selain video tersebut cenderung hanya menginformasikan fakta yang kurang lengkap, juga rawan menimbulkan efek negatif bagi situasi keamanan nasional. Padahal pada saat ini, Indonesia sedang bersiap menggelar hajatan besar, yakni Pemilu 2024.

"Masyarakat di bawah akan lebih mudah tersulut emosinya ketika menonton video yang bersifat aksi simbolik. Entah itu penurunan bendera atau baliho. Daripada menonton elite politik yang berdebat di televisi," kata Direktur Eksekutif Komunikonten Hariqo Satria, saat dihubungi Alinea.id, Rabu (1/11).

Apalagi biasanya setiap menjelang pemilu, orang akan lebih suka mengonsumsi informasi berdasarkan preferensi politiknya. Di sisi lain, akan semakin banyak orang yang membuat konten berdasarkan kepentingan politiknya. Baik itu yang dilakukan secara individu atau terorganisir.

Sehingga, ketika ada orang memposting video penurunan baliho pasangan bacapres, bakal lebih cepat viral. Apalagi jika ditambah dengan narasi: pemerintah tidak netral, menurunkan baliho Ganjar dan Mahfud, serta makan siang cuman basa-basi.

"Di satu sisi, kecepatan media online untuk melakukan verifikasi tidak sebanding dengan media sosial. Sehingga sentimen pemerintah tidak netral sudah lebih dahulu merasuki masyarakat," papar dia.

Untuk itu, dia berharap dalam waktu dekat tidak ada dua atau tiga video serupa. Karena dampaknya akan sangat merugikan Indonesia. Pasalnya, orang yang sudah percaya akan sangat mudah dimobilisasi. Parahnya, diduga masih ada saja tim kampanye yang membiarkan karena merasa diuntungkan dari beredarnya video seperti itu.

Sementara pengamat politik dari IPO Dedi Kurnia Syah menduga, kegaduhan akibat viralnya video penurunan baliho di Bali, bisa saja disebabkan karena tidak memahami persoalan secara utuh, atau karena terlanjur tidak harmonis dengan Presiden Jokowi.

"Sehingga mereka mudah meradang. Memahami yang terjadi bahwa penurunan Baliho tidak saja terjadi pada satu pasangan bakal calon dan setelah kegiatan lawatan presiden selesai kembali dipasang. Maka, situasi itu tidak dapat disimpulkan soal netralitas," kata dia.

Belajar dari persoalan itu, seharusnya Indonesia berkaca pada negara lain. Thailand misalnya, negara tersebut mempunyai regulasi yang jelas soal materi promosi. Bahkan detail soal ukuran dan foto, sehingga alat peraga kampanye tidak mengganggu estetika ruang publik. Dengan jelasnya aturan main, maka persoalan seperti itu tak terulang kembali.