Aneh, DPRD DKI ingin paksakan reses dan sosper berjalan
Alokasi anggaran reses, sosper, dan kunker sudah dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Jakarta.
DPRD DKI berupaya mencari celah agar reses dan sosialisasi peraturan daerah (sosper) tetap bisa berjalan tahun ini. Padahal, anggaran Rp256 miliar untuk kegiatan tersebut sudah dialokasikan untuk penanganan Covid-19 di ibu kota.
Adapun rencana anggaran Rp256 miliar itu untuk kunjungan kerja (kunker), sosper, dan reses. Namun, dilakukan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Keputusan diambil dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab), Senin (27/4/2020).
Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiono mengungkapkan, dewan di Kebon Sirih telah menjadwalkan rapat pembahasan kelanjutan reses dan sosper. Rencananya, Selasa pekan depan akan dibahas detail apakah memungkinkan tetap berjalan atau tidak.
"Kan anggaran Rp256 miliar baru masuk sistem. Reses kan kewajiban dewan. Per anggota dewan, setiap reses mendapatkan Rp280 juta. Kalau sosper saya lupa," kata Mujiono kepada Alinea.id di Jakarta, Sabtu (6/6).
Politikus Partai Demokrat itu meminta, menunggu sampai Selasa (9/6), apakah memang dua kegiatan tersebut bisa berjalan. Saat ditanya, apakah anggaran yang sudah masuk sistem bisa ditarik lagi? "Tunggu saja, hasil rapatnya nanti," jelasnya.