Buntut pernyataan Wiranto, pemerintah dinilai tak peka

Masyarakat Ambon mengerti pertanda alam dengan adanya gempa tapi pemerintah malah menilai sebagai hoaks.

Sejumlah pengungsi korban gempa bumi memperbaiki tenda yang ditempatinya di lokasi pengungsian Desa Waai, Pulau Ambon, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu (5/10). Para pengungsi tersebut mengungsi ke hutan dan menempati tenda-tenda yang dibangun sendiri./Antara Foto

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto telah meminta maaf atas ucapannya yang menyebutkan pengungsi gempa Ambon menjadi beban pemerintah. Meski telah meminta maaf, namun tokoh Maluku justru menyebut pernyataan Wiranto sebagai bukti pemerintah tidak peka atas kondisi masyarakat Ambon pascagempa bumi. 

Anggota DPR RI dari Maluku Saadiah Uluputty menilai negara sengaja menganggap pengungsi gempa sebagai beban pemerintah. Saadiah Uluputty merasa tersinggung dan menyebut pemerintah tidak serius dalam menangani korban bencana alam di Ambon. 

"Kami merasakan seperti sudah jatuh, tertimpa tangga, diinjak lagi," ujar Saadiah dalam diskusi Menjadi Maluku Bukan Beban Negara pada Sabtu (5/10).

Praktisi hukum Ismail Rumadan menambahkan, pernyataan Wiranto tersebut merupakan isyarat bahwa pemerintah telah gagal memahami konsitusi. Kalau tak memahami konstitusi, kata dia, apa yang bisa diharapkan dengan pemerintah saat ini. Sebab, konstitusi telah memaparkan kewajiban negara dalam mendukung dan menjamin perlindungan terhadap warganya.

"Bukan (mengartikan) Wiranto secara personal, tetapi merepresentasikan dari pemerintah. Kita punya pengalaman pulau Sipadan dan Ligitan yang lepas. Sebabnya apa? Pemerintah tidak memperhatikan pulau itu," ujar Ismail.