Jika tidak ditanggulangi dengan bijak, kenaikan biaya haji bisa mencapai 26,50%.
Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS Bukhori Yusuf, meminta pemerintah bersigap menanggulangi kenaikan biaya haji pada penyelenggaraan haji apabila jadi dilaksanakan pada tahun ini.
"Yang kami cermati setelah melakukan kalkulasi biaya haji di masa pandemi, ternyata terdapat kenaikan. Kami khawatir jika tidak ditanggulangi dengan bijak, kenaikan bisa mencapai 26,50%. Konsekuensinya, angka ini akan cukup memberatkan bagi calon jemaah. Oleh karena itu, dalam rapat ini kami berusaha mencari solusi supaya kenaikan biaya tersebut bisa ditekan," ungkap Bukhori dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/4).
Dia kemudian mengusulkan sejumlah opsi untuk menekan lonjakan biaya haji akibat pandemi yang secara langsung turut berdampak ke calon jemaah.
Yang paling utama, negara harus hadir dalam situasi ini. Pemerintah harus memberikan subsidi haji, khususnya alokasi anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan protokol kesehatan seperti swab test, isolasi, dan kegiatan yang masih terkait.
Berdasarkan Pasal 44 UU No. 8 Tahun 2019 terkait Haji, sumber pembiayaan penyelenggaraan haji, salah satunya bisa bersumber dari APBN selain dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), dana efisiensi, dan nilai manfaat.