Anies Baswedan larang wakilnya dari PKS bawa agenda politik

Anies ingin wakilnya fokus menjalankan seluruh agenda kerja yang telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ketiga kiri) berbincang dengan pekerja setelah pembagian Kartu Pekerja di Jakgrosir, Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Senin (31/12/2018). Pemprov DKI menyerahkan 1.564 Kartu Pekerja kepada pekerja di lima wilayah Jakarta yang dapat digunakan untuk mendapatkan pangan bersubsidi, mengakses transjakarta dengan gratis dan memperoleh fasilitas Kartu Jakarta Pintar bagi anak-anak. ANTARA FOTO

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melarang siapa pun yang akan mendampinginya membawa agenda politik ke dalam Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Sebab, Anies ingin wakilnya fokus menjalankan seluruh agenda kerja yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Siapa pun yang jadi wakil Gubernur DKI, selama empat tahun ke depan agar tak membawa agenda apa pun termasuk agenda politik ke dalam pemerintahan,” kata Anies di kawasan Pondok Kopi, Jakarta Timur pada Kamis (3/1).

Selain melarang wakilnya membawa agenda tertentu, Anies juga mengimbau agar wakilnya bisa setia kepada dirinya. Artinya, harus menyelesaikan masa tugasnya sampai 4 tahun ke depan. Anies pun meminta pengganti Sandiaga Uno itu mampu bekerja sama dalam situasi dan kondisi apa pun.

“Dia (Wagub) harus bekerja bersama Gubernur, maka loyalitasnya adalah pada kepemimpinan Gubernur, bukan pada yang lain,” ujar Anies.

Terkait calon wakil Gubernur DKI yang akan mendampinginya, Anies mengatakan, dirinya percaya dengan para calon yang diusulkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sejauh ini ada tiga nama yang disodorkan PKS setelah bersepakat dengan Gerindra.