Anies dinilai cuek saat diminta transparan pengelolaan APBD DKI
PSI secara resmi telah berkirim surat kepada Pemprov DKI sejak 9 Agustus 2019 untuk meminta transparansi pengelolan anggaran.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, mengkritisi sikap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang cuek ketika diminta untuk transparan mengelola keuangan APBD DKI Jakarta.
Dia menuding sikap Anies yang enggan terbuka kepada publik sebagai bentuk kemunduran dan bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik.
“Saya bingung apa susahnya dokumen anggaran diunggah ke publik seperti biasanya. Kalau memang Pak Anies peduli dengan transparansi, seharusnya setiap tahapan penganggaran ada dokumen yang diunggah di website resmi Pemprov DKI Jakarta. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” kata William melalui keterangan resmi yang diterima Alinea.id di Jakarta pada Rabu, (9/10).
William mengaku partainya secara resmi telah berkirim surat kepada Pemprov DKI sejak 9 Agustus 2019. Di surat itu, pihaknya memeinta agar dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 dibuka ke publik lewat situs resmi apbd.jakarta.go.id. Akan tetapi hingga kini permintaan tersebut tak juga dipenuhi.
"Partai sudah bersurat meminta secara resmi, tolong dokumen anggaran dibuka ke publik. APBD 2020 ini besar sekali, hampir Rp100 triliun. Kalau dokumen itu tidak dibuka, bagaimana bisa rakyat mengkritisi dan menyampaikan aspirasi terhadap apa yang Pemprov DKI susun? Kami minta semua dibuka supaya terang benderang," tuturnya.