Atasi backlog, pemda diminta rujuk Pemprov Jateng
Capaian pembangunan perumahan dan permukiman anyar pada 2021 baru menyentuk 59,54% dari target yang termuat dalam RPJMN.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai, Jawa Tengah (Jateng) dapat menjadi rujukan pemerintah daerah (pemda) dalam mengatasi krisis perumahan (backlog). Dalihnya kedua program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, Sistem Informasi Perumahan (Simperum) dan bantuan sosial (bansos), memungkin masyarakat miskin memiliki tempat tinggal.
Karenanya, Bappenas melakukan pembelajaran nasional tentang perumahan dan kawasan permukiman di Jateng. Kegiatan terbagi dalam dua gelombang.
"Jateng punya branding Program Jateng Gayeng Mbangun Omah Bareng, Tuku Lemah Oleh Omah. Itu inovatif dan inspriratif. Karenanya, pembelajaran dilaksanakan di sini,” ucap Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, melansir situs web Pemprov Jateng.
Menurutnya, ada lima yang dapat dipelajari dari Jateng dalam tata kelola perumahan permukiman, yakni praktik tata kelola kolaboratif, pemenuhan hak bermukim, praktik siklus tata penyelengaraan perumahan dan permukiman, serta inovasi penjenamaan program.
Dewi melanjutkan, target pembangunan perumahan dan permukiman pada 2024 sebesar 70% sesuai mandat RPJMN 2020-2024. Hingga 2020, capaian pembangunan baru menyentuh 59,54% dari target.