Atasi backlog, pemda diminta rujuk Pemprov Jateng

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai, Jawa Tengah (Jateng) dapat menjadi rujukan pemerintah daerah (pemda) dalam mengatasi krisis perumahan (backlog). Dalihnya kedua program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, Sistem Informasi Perumahan (Simperum) dan bantuan sosial (bansos), memungkin masyarakat miskin memiliki tempat tinggal.

Karenanya, Bappenas melakukan pembelajaran nasional tentang perumahan dan kawasan permukiman di Jateng. Kegiatan terbagi dalam dua gelombang.

"Jateng punya branding Program Jateng Gayeng Mbangun Omah Bareng, Tuku Lemah Oleh Omah. Itu inovatif dan inspriratif. Karenanya, pembelajaran dilaksanakan di sini,” ucap Direktur Perumahan dan Permukiman Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, melansir situs web Pemprov Jateng. 

Menurutnya, ada lima yang dapat dipelajari dari Jateng dalam tata kelola perumahan permukiman, yakni praktik tata kelola kolaboratif, pemenuhan hak bermukim, praktik siklus tata penyelengaraan perumahan dan permukiman, serta inovasi penjenamaan program.

Dewi melanjutkan, target pembangunan perumahan dan permukiman pada 2024 sebesar 70% sesuai mandat RPJMN 2020-2024. Hingga 2020, capaian pembangunan baru menyentuh 59,54% dari target.

Bappenas pun melakukan empat langkah penting guna memperkecil kesenjangan target, yaitu memfasilitasi penyusunan strategi program, perumusan program unggulan, internalisasi indikator dan program unggulan dokrenda, serta modeling program unggulan perumahan.

Kepala Dinas Permukiman Jateng, Arief Djatmiko menambahkan, program inovasi bangun rumah layak huni melalui bansos dan Simperum di wilayahnya diwujudkan dalam dua program. Jateng Gayeng Mbangun Omah Bareng dan Tuku Lemah Oleh Omah.

Dalam pelaksanaannya, BPR BKK Jateng membantu memfasilitasi pembelian tanah melalui kredit mikro. Fasilitasi juga diberikan untuk pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) guna penyiapan pembangunan rumah selain menjembatani pendirian hunian via bansos stimulan rumah sederhana sehat.

"Tujuan program itu adalah mengurangi angka backlog rumah di Provinsi Jawa Tengah dengan sasaran masyarakat miskin non-bankable yang tidak memiliki rumah,” jelasnya.

Miko menerangkan, program bansos stimulan pembangunan rumah ditujukan bagi keluarga miskin yang belum memiliki rumah tipe 36. Bantuan yang diberikan sebesar Rp35 juta berupa struktur rumah unggul sistem panel instan (ruspin) dan arsitektural.

Jumlah angka backlog miskin di Jateng mencapai 419.000 unit. Pada 2021, pemprov menyasar enam daerah untuk memperkecil defisit tersebut. "Yaitu Cilacap, Brebes, Kendal, Purbalingga, Jepara, dan Kota Magelang,” tandasnya.