Bangun rusun, Pasar Jaya diminta tak lupa bisnis inti
Perusahaan pelat merah itu disarankan tak larut di sektor properti.
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya disarankan menyampaikan secara gamblang kepada publik terkait rencananya membangun rumah susun (rusun) di atas pasar-pasar yang dikelolanya. Sehingga, meminimalisasi polemik di kemudian hari.
"Ini harus disosialisasikan dengan baik. Jadi, masyarakat tahu, bahwa ada Program DP (down payment) Rp0 Pemprov (Pemerintah Provinsi) Jakarta dalam rencana kerja Pasar Jaya. Meski tidak seluruh dari rencana unit rusun yang akan dibangun adalah bagian dari program pemprov," ujar pengamat kebijakan publik, Denny Iskandar, saat dihubungi Alinea.id di Jakarta, Kamis (27/2).
Pasar Jaya berencana membangun rusun di atas pasar-pasar yang dikelolanya. Hingga kini, masih dalam tahap kajian dan peralihan dokumen kepemilikan lahan di 63 lokasi.
Sementara, Pemprov Jakarta di bawah Gubernur, Anies Baswedan, menjanjikan menyediaan rumah bagi warga yang belum memilikinya. Guna menekan angka defisit hunian (backlog). Langkah itu ditempuh dengan Program DP Rp0.
Denny juga menekankan, Pasar Jaya mesti memastikan lahan yang hendak dijadikan rusun tak bermasalah. Proses sertifikasi harus tuntas. "Jangan sampai terkendala. Banyak masalahnya problem agraria dalam kasus HGB (hak guna bangunan) di atas HPL (hak guna lahan)," tuturnya.