Biaya tinggi, KPK usul dibentuk klaster daerah pilkada langsung 

Alex menilai, perlu klaster mana yang boleh pilkada langsung, mana yang mungkin setengah-setengah atau seperti apa.

Foto Alinea.id/dokumentasi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, mengusulkan dibentuknya klaster terkait pilkada. Dia menyatakan, demikian dalam pembekalan calon kepala daerah Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatra Selatan, dan Banten, secara daring, Kamis (21/10).

Alex mencontohkan, jika pilkada berlangsung di Kalimantan Tengah diperkirakan untuk kampanye para calon membutuhkan biaya yang tak sedikit. Sebab, luas wilayahnya setara satu setengah Pulau Jawa sementara penduduknya kurang dari tiga juta jiwa.

"Mungkin perlu klaster, mana yang boleh pilkada langsung, mana yang mungkin setengah-setengah atau seperti apa. Tentu, bukan menjadi kewenangan KPK. Meskipun, KPK sebetulnya sudah melakukan kajian bekerja sama dengan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)," ujarnya.

Alex mengaku, juga berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penyelenggaraan pilkada tanpa mengurangi arti penting suara rakyat. Akan tetapi, bisa mendapatkan kepala daerah yang kapabel, berintegritas, dan memiliki kapasitas.

Menurutnya, kriteria seperti itu yang dibutuhkan masyarakat. Sebab, bagaimanapun yang dibutuhkan rakyat adalah terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti ketersediaan pangan, akses pendidikan gratis, dan tersedianya pelayanan kesehatan.