Dinilai tak etis ungkap anggaran aibon, William tuding Anies

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana, dinilai melakukan tindakan tak sesuai etika, karena mengungkap kejanggalan anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). William justru menuding sikap Anies dan Pemprov DKI, yang tak mempublikasikan rancangan tersebut, tidak beretika.

"Kalau uang orang lain saya beberin, baru itu enggak sopan. Kalau itu uang mereka (rakyat), saya kasih tahu ini uang mereka untuk apa, kayaknya logis saja. Justru kalau enggak ada etika itu kalau ditutupi," kata William di Gedung DPRD, Jakarta, Rabu (31/10).

Dia mempertanyakan sikap Anies dan jajarannya yang tak mengunggah rancangan KUA-PPAS di situs apbd.jakarta.go.id. Padahal, kata dia, rancangan anggaran di era kepemimpinan gubernur sebelumnya, sudah dipublikasikan saat masih berada di tahap pembahasan.

Teguran kepada William dilakukan oleh Wakil Ketua Komisi A Inggard Joshua dalam rapat pembahasan KUA-PPAS bersama Pemprov DKI. Ingard menilai sikap Wiliam tidak sesuai dengan etika seorang anggota DPRD DKI, karena mengunggah anggaran yang belum dibahas bersama dengan eksekutif.

William mengaku menerima nasihat dan kritikan dari Inggard. Hanya saja, dirinya tetap berpandangan apa yang dia lakukan tidak melanggar etika seperti yang dituduhkan. Dia juga mengatakan,  partainya tidak bisa mempengaruhi anggota dewan yang lain untuk mendorong transparansi rancangan anggaran tersebut.