DPR minta pemerintah tingkatkan mitigasi bencana

DPR sebut manajemen bencana di Indonesia masih lemah.

Petugas memeriksa data rekam seismograf pemantau aktifitas letusan Gunung Anak Krakatau (GAK) di Pos Pengamatan GAK Pasauran, Serang, Banten, Kamis (27/12)./AntaraFoto

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar pemerintah lebih meningkatkan mitigasi bencana. Hal itu sangat dibutuhkan demi memperkecil jatuhnya korban jiwa.

Ketua DPR RI Bambang Soesetyo atau biasa disapa Bamsoet menyampaikan hal tersebut dalam sidang pembukaan Paripurna. Setelah bencana tsunami Selat Sunda dan tanah longsor di wilayah Sukabumi Jawa Barat, menurut Bamsoet, pemerintah harus mengupayakan segala upaya mitigasi bencana.

“DPR minta kepada pemerintah untuk terus meningkatkan mitigasi bencana sehingga dapat memperkecil jatuhnya korban jiwa,” ucap Bamsoet dalam pidatonya di Gedung DPR RI, Senin (7/1).

Bambang mengatakan Pembangunan Instrumentasi Kebencanaan menjadi penting (darurat) untuk alat verifikasi dan peringatan dini (harus mandiri karena kondisi alam yang berbeda). Selain itu, ada pula alternatif sensor tsunami berbasis fiber optik yang diyakini lebih efisien, mudah dalam perawatan dan mampu dibuat sendiri.

Lebih lanjut ia mengatakan harapan pengembangan alat perlu dukungan pendanaan yang kontinyu. Terutama untuk Laser Tsunami Meter Sistem (LTS) dengan anggaran mencapai Rp5 miliar per tahun selama 3 tahun. (V002)