DPR minta polisi dan TNI turun tangan awasi penyaluran BLT migor

Sahroni menegaskan, agar jangan sampai ada penyalahgunaan dalam penyaluran BLT minyak goreng.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni. Foto: dpr.go.id

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, meminta kepolisian dan TNI turun tangan mengawasi penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng. Menurutnya penyaluran BLT itu sangat penting untuk diawasi agar penerima BLT bisa tepat sasaran. 

Sahroni menyebut, kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh kepolisian maupun TNI sangat cukup. Selain itu, dengan jumlah personel yang tersebar merata di seluruh Indonesia, upaya pengawasan ini juga tentunya akan bisa lebih maksimal.

 "Kini dengan adanya BLT, diharapkan beban masyarakat bisa sedikit teringankan, dan saya meminta agar kepolisian benar-benar melakukan pengawasan maksimal dalam penyalurannya. Mengingat jumlahnya yang sangat besar, dan keberadaannya yang tentunya sudah sangat diharapkan oleh rakyat," ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (5/4).

Pengawasan juga tak hanya dilakukan kepolisian dan TNI, tetapi aparat pemerintah lainya. Mengingat, BLT merupakan hajat hidup masyarakat. 

"Tentunya bukan hanya Polri saja yang akan ikut mengawasi, ada TNI, Kemenkeu, dan lain-lain. Pengawasan ini diharapkan bisa berjalan maksimal, sehingga betul-betul sampai bantuan ini kepada masyarakat yang memang membutuhkannya," kata politikus Partai Nasdem ini.