Epidemiolog: Hentikan aktivitas sosial, bukan hanya Jawa-Bali

Penanganan Covid-19 di Indonesia belum pernah memikirkan pencegahan terhadap varian baru.

Personel Polresta Pekanbaru (kanan) mengenakan helm pendeteksi suhu badan saat patroli di pusat perbelanjaan Mal SKA di Kota Pekanbaru, Riau, Senin (1/6/2020). Foto Antara/FB Anggoro

Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono berharap, pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dapat menghentikan aktivitas sosial. Kebijakan ini harus bisa menurunkan penyebaran Covid-19.

"Buat saya, saya terima kasih kepada pemerintah kalau itu diputuskan, paling tidak masalah pelayanan kesehatan sudah tertangani, tetapi harusnya itu lebih awal, lebih bagus, tetapi enggak ada kata terlambat, better late than never (terlambat lebih baik daripada tidak)," ucapnya dalam diskusi virtual Forum Alinea.id "Strategi Mewujudkan 2 Juta Dosis Vaksinasi Covid-19", Kamis (1/7).

Di sisi lain, penanganan Covid-19 di Indonesia belum pernah memikirkan pencegahan terhadap varian baru Covid-19. "Membatasi varian baru baik itu B117, B1617.2, alpha dan beta, ini beda strateginya, PPKM darurat hanya melakukan pembatasan sosial yang besar di pulau Jawa dan Bali,” tutur Tri.

Indonesia harus berkaca dari kesalahan penanganan coronavirus. Ia pun mengingatkan, ancaman ‘tsunami’ Covid-19 di Indonesia bukan hanya terjadi di pulau Jawa dan Bali. Sangat dimungkinkan terjadi di semua provinsi di Indonesia.

Penanganan pandemi harus tepat dan cepat. Jika tidak tepat, kata dia, beban biaya penanganan akan semakin mahal. Penanganan pandemi Covid-19 membutuhkan kecepatan untuk menekan beban biayanya.