FSPPB-Buruh PT PLN Group minta Jokowi batalkan pembentukan HSH
"Meminta Presiden membatalkan rencana HSH PT. Pertamina dan PT. PLN (Persero) serta IPO anak-anak perusahannya," ujarnya.
Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan Serikat Pekerja PT PLN Group (SP PLN, SP PJB dan PPIP) menolak pembentukan holding-subholding (HSH), serta IPO (initial public offering). Sebab, itu merupakan bentuk lain privatisasi aset negara.
"Meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo untuk membatalkan rencana HSH PT. Pertamina (Persero) dan PT. PLN (Persero) serta IPO terhadap anak-anak perusahannya," ujar Ketua Umum SP PLN M. Abrar Ali dalam pernyataan sikap bersama, Senin (16/8).
FSPPB dan Serikat Pekerja PT PLN Group mendukung pengelolaan aset vital dan strategis bangsa tetap dikelola dan 100% milik negara yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, sebagaimana konsep penguasaan negara UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan (3).
FSPPB dan Serikat Pekerja PT PLN Group juga akan mengambil langkah konstitusional yang diperlukan sampai rencana privatisasi berkedok program HSH dan IPO ini dibatalkan Presiden Jokowi.
FSPPB dan Serikat Pekerja PT PLN Group meminta, dukungan dan doa dari seluruh elemen masyarakat terkait upaya menolak rencana privatisasi berkedok program HSH dan IPO ini. Sebab, rencana ini berpotensi menyebabkan kenaikan harga BBM, gas, dan tarif listrik.