Gerindra: PSBB Jakarta sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi

Taufik menilai, aneh jika ada menteri mengambil sikap yang berseberangan dengan Presiden dalam prinsip penanganan Covid-19.

Dari kiri, Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik dan Gubernur DKI, Anies Baswedan, saat silaturahmi KAHMI Jaya, di Rumah Dinas Gubernur DKI, di Menteng, Jakarta Pusat.

Jika ada menteri yang tidak sepakat dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dinilai tak mendengarkan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik menilai, kebijakan tersebut diambil karena kasus Covid-19 di ibu kota terus melonjak tinggi. 

Meskipun, kebijakan Gubernur Anies itu menuai kritik dan sindiran yang datang langsung dari sejumlah menteri. Taufik menilai, PSBB total merupakan upaya penyelamatan warga Jakarta agar tidak semakin banyak korban yang terpapar coronavirus. 

"Saya berpendapat, kebijakan Anies Baswedan memberlakukan PSBB total dengan mengistilahkan mencabut rem darurat merupakan upaya menyelamatkan warga Jakarta dari makin merajalelanya Covid-19," kata Taufik, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Minggu (13/9). 

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI itu menyayangkan, pernyataan dan sindiran menteri terhadap keputusan Anies tersebut. Dia menyebut, sindiran itu seolah menganggap bahwa apa yang diputuskan Gubernur Jakarta, telah melenceng dan bertentangan dengan pemerintah pusat. 

Padahal, Taufik menegaskan, bahwa keputusan Gubernur Anies justru sejalan dengan instruksi dan arahan Presiden Jokowi. Menurutnya, Presiden justru meminta seluruh jajaran dan kepala daerah dapat memprioritaskan sektor kesehatan di tengah pandemi Covid-19. 
 
"Apa yang diputuskan Anies Baswedan justru sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi. Jelas kok, saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Senin (7/9), Presiden Jokowi menegaskan bahwa kunci dari ekonomi kita agar menjadi baik adalah kesehatan yang baik. Artinya, kesehatan harus dinomorsatukan," ujar dia.