Kenaikan harga tiket Candi Borobudur, DPR: Dikelola negara kok mahal!
Sarmuji mengingatkan bahwa Candi Borobudur adalah kawasan wisata yang dikelola oleh BUMN.
Wakil Ketua Komisi VI DPR M Sarmuji menyatakan, memahami rencana kenaikan harga tiket akses ke bangunan Candi Borobudur demi revitalisasi, pengelolaan dan pelestarian cagar budaya tersebut agar lebih baik ke depannya. Namun, dia berharap rencana kenaikan harga tiket untuk wisatawan lokal harus dalam batas yang wajar dan bisa terjangkau oleh masyarakat luas.
"Kalau harga untuk tiket wisatawan mancanegara, monggo-lah, itu murni urusan bisnis, yang kaitannya dengan nilai ekonomi dan harga yang kompetitif dengan destinasi wisata sejenis di dunia. Tetapi untuk tiket wisatawan lokal, harus terjangkau oleh seluas-luasnya masyarakat Indonesia," Sarmuji di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).
Sarmuji mengingatkan, bahwa Candi Borobudur adalah kawasan wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Oleh karena itu, harga tiket Borobudur harus memperhatikan kemanfaatan umum dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, sebagaimana tujuan dari pendirian BUMN.
"Kalau harga tiket buat warga lokal dinaikkan sedemikian tingginya, masyarakat akan berpikir kok tempat wisata yang dikelola negara malah lebih mahal dari tempat wisata swasta ya?" ucap dia.
Tujuan BUMN selain mencari keuntungan juga harus memberi manfaat bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Komisi VI DPR yang salah satu bidang kerjanya terkait BUMN, berharap rencana kenaikan tarif Candi Borobudur memperhatikan hal tersebut.