Hari Pahlawan Nasional, politisi diingatkan jaga idealisme

Dalam memberikan gelar pahlawan nasional pemerintah harus teliti. Tak sembarang orang bisa mendapatkan gelar tersebut.

Anggota Legium Veteran RI menabur bunga di Taman Makam Pahlawan Ciceri, di Serang, Banten, Sabtu (10/11/2018). Acara tersebut berlangsung dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. ANTARA FOTO

Di hari pahlawan yang jatuh pada 10 November di setiap tahunnya, Peneliti Formappi, Lucius Karus, mengingatkan kepada para politisi yang kini sedang duduk di parlemen mewakili suara rakyat untuk menjaga idealismenya. 

Pasalnya, kata dia, bukan tak mungkin para politisi tersebut di masa yang akan datang bakal dianugerahi gelar pahlawan nasional. Menurut Lucius,banyak politisi yang memiliki potensi luar biasa untuk berbuat lebih demi bangsa dan negara.

“Mereka banyak potensinya yang luar biasa untuk berbuat pada bangsa dan negara, itu bisa jadi modal di kemudian hari, bisa bukan tak mungkin digelari pahlawan. Tapi di situ titik kritisnya saat ini, jika dilihat dari kapasitas kepemimpinan itu tak ada untuk ke arah sana,” kata Lucius dalam diskusi di Jakarta pada Sabtu, 10 November 2018.

Sementara itu, Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, mengatakan dalam memberikan gelar pahlawan nasional pemerintah harus teliti. Pasalnya, tak sembarang orang bisa mendapatkan gelar tersebut. Gelar pahlawan nasional harus benar-benar diberikan kepada pihak yang berjasa bagi banyak orang.

"Ini bukan sekadar pahlawan tapi ini pahlawan nasional. Ini gelar resmi yang diberikan negara sejak tahun 1959. Kepada yang berjasa kepada nusa dan bangsa yang mempunyai jasa kepada bangsa orangnya juga mengorbankan jiwa raga untuk tanah air," ujarnya.