Soal e-budgeting, Ahok: Semua akan baik jika tak ada niat maling
Ahok mengatakan, sistem e-budgeting warisan dirinya justru sebagai bentuk transparansi.
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjawab kehebohan publik soal sistem penganggaran elektronik atau e-budgeting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, sistem e-budgeting merupakan bentuk transparansi.
Bagi Ahok, transparansi diperlukan untuk mencegah praktik korupsi. Menurut dia, semua sistem yang sudah dibangun akan berjalan baik, namun bergantung pada sumber daya manusianya.
“Sistem tersebut akan berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark-up apalagi maling. Untuk mencegah korupsi, hanya ada satu kata, yaitu transparansi sistem yang ada,” kata Ahok seperti dikutip Antara pada Kamis (31/10).
Sistem e-budgeting diterapkan ketika Joko Widodo dan Ahok menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Inovasi ini bahkan mendapatkan pernghargaan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas.
Sistem ini memicu kehebohan publik setelah proses penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibuka oleh anggota DPRD dari Partai Solidaritas Indonesia, Aditya William Sarana. Ada sejumlah item anggaran yang dinilai tidak masuk akal karena nilainya cukup besar. Misalnya, anggaran lem Aica Aibon senilai Rp82 miliar.