Kabareskrim perintahkan jajarannya awasi penyaluran bansos
Aparat kepolisian harus menjamin tidak ada pemotongan bansos untuk masyarakat.
Penyaluran bantuan sosial (bansos) di daerah harus berjalan baik dan tepat sasaran. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memerintahkan, seluruh jajarannya di tingkat polda untuk melakukan pengawasan distribusi bansos di masyarakat.
Listyo menegaskan, aparat kepolisian harus menjamin tidak adanya pemotongan bansos di masyarakat. Selain itu, bansos juga harus dipastikan merata.
"Cek jalur program keluarga harapan (PKH), jalur prakerja dan bantuan lewat dana desa. Apakah sesuai dengan list yang sudah ditentukan, apakah ada pemotongan terhadap bantuan tunai," kata Listyo, melalui keterangan tertulisnya usai melakukan video conference dengan jajaran di tingkat polda, Kamis (23/4).
Menurut Listyo, pengawasan tersebut juga berguna untuk mencegah penjarahan akibat sulitnya pemenuhan kebutuhan. Oleh karenanya, kepada masyarakat diharapkan melapor apabila belum mendapatkan bansos.
"Jangan sampai ada gejolak karena jumlahnya berkurang atau tidak sesuai dengan list. Berikan, asistensi terhadap bantuan tunai sehingga tidak ada kesalahan. Koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Korupsi apabila ada kesulitan masalah asistensi di daerah," tegasnya.