Kerja sama dengan Unicef, pemerintah yakin harga vaksin lebih terjangkau

Kementerian Kesehatan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Unicef, sekaligus memperbarui kerja sama sebelumnya yang ditandatangani pada 2004. MoU ini mengatur proses pengadaan barang dan jasa melalui Unicef, sehingga diharapkan dapat memperlancar pemberian produk kesehatan esensial untuk masyarakat Indonesia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kerja sama ini merupakan infrastruktur yang dibangun untuk persiapan pengadaan dan mekanisme pengriman vaksin Covid-19 yang dilakukan menggunakan mekanisme multilateral.

"Dengan MoU ini, kita harapkan pada saat vaksin melalui mekanisme multilateral sudah ada, maka semua infrastruktur yang diperlukan sudah siap. Sehingga tidak terjadi penundaan dalam pengirimannya," ujarnya dalam video conference, Rabu (16/9).

Retno menuturkan Indonesia telah ditetapkan sebagai salah satu negara yang memenuhi syarat kategori advanced market commitment (AMC) dalam kerangka Gavi Covax Facility. Dengan demikian, lanjutnya, Indonesia akan memperoleh vaksin 20% dari jumlah penduduk. Di mana di dalamnya akan terdapat bantuan keringanan financial melalui mekanisme official development assistance (ODA).

"Perkiraan kami vaksin melalui jalur multilateral ini tersedia pada 2021. Yang pasti dengan adanya bantuan finansial ODA, harga vaksin akan lebih murah dibanding dengan mekanisme yang lain," tuturnya.