Koalisi Masyarakat Sipil desak Jokowi audit pengadaan alutsista

Satu hal yang selalu luput diperhatikan dari setiap kecelakan alutsista adalah tata kelola perawatan dan pemeliharaan.

Acara serah terima kapal selam ke-3 KRI Alugoro-405 dari PT. PAL kepada Menteri Pertahanan RI Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subiyanto, bertempat di Galangan DSME - Okpo Korea Selatan dan PT PAL Indonesia, Surabaya, Rabu (17/3/2021). Foto Humas TNI

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk tim independen untuk mengaudit seluruh alutsista. Termasuk mengevaluasi seluruh kerja sama pengadaan.

Pasalnya, peristiwa kecelakaan alutsista di Indonesia bukanlah yang pertama kali terjadi. Mulai dari jatuhnya pesawat tempur F-16 dan Hawk, pesawat angkut Hercules, helikopter MI-17, tenggelamnya kapal angkut TNI, hingga tenggelamnya KRI Nanggala 402.

"Berbagai faktor tentu bisa menjadi penyebab terjadinya kecelakaan mulai dari faktor human error, permasalahan mesin, faktor alam, dan faktor lainnya," demikian bunyi pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dalam pernyataannya kepada Alinea.id, Selasa (27/4).

Menurut koalisi, satu hal penting yang selalu luput diperhatikan dari setiap kecelakan alutsista adalah soal tata kelola perawatan dan pemeliharaan. Padahal, sangat mungkin masalah carut marut tata kelola tersebut dapat memperbesar risiko terjadinya berbagai kecelakaan.

"Gelapnya tata kelola pengadaan, perawatan, dan reparasi alutsista Indonesia pada akhirnya juga akan menjadikan prajurit TNI rentan menjadi korban, bahkan hingga meninggal dunia," ujar koalisi.