Wakil Ketua Komisi X DPR minta pemerintah nyatakan darurat bullying

Fakta media menyebutkan kian hobinya pelajar di berbagai daerah terlibat perundungan, hingga mencoreng citra pendidikan di tanah air.

Ilustrasi bullying di tempat kerja. Alinea.id/Muji Prayitno

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih, mempertanyakan pencapaian program pemerintah di bidang pendidikan, khususnya Nawacita berbasis pendidikan karakter yang tertuang di perpres dan Kepmendikbud terkait visi Pendidikan karakter.   

“Buktinya perundungan di kalangan pelajar malah semakin marak terdengar dan pelakunya merata dari beragam strata sosial. Di mana keseriusan pejabat terkait?” tegasnya dalam keterangan resminya di portal DPR, Sabtu (5/8).

Politikus Fraksi PKS ini, geram dengan kian maraknya kasus perundungan yang semakin sering terdengar di media, dan merata terjadi di berbagai daerah. Bahkan di antara korban yang masih pelajar sampai harus meregang nyawa.

Hal itu sesuai dengan hasil Survei PISA 2019 oleh OECD, yang masih menjadi acuan Kemendikbudristek RI, sudah menempatkan Indonesia peringkat juara dalam kasus perundungan. Menurut survei tersebut diketahui 41% anak di Indonesia mengalami perundungan lebih dari satu kali dalam sebulan. 

“Saya mendesak pemerintah khususnya Kemendikbud untuk menyatakan darurat bullying (perundungan) agar semua pihak terkait dan masyarakat sama-sama aware dan sadar bahwa kondisi ini jangan disepelekan,” ujarnya.