Komnas HAM Papua bicara solusi penanganan konflik

Konflik bersenjata di tanah Papua antara hingga saat ini masih terjadi. Korbannya tidak saja aparat, melainkan juga masyarakat sipil. Catatan Aliansi Demokrasi untuk Papua, sudah terjadi 51 kasus, pada 2020 di beberapa Kabupaten.

Korban tewas mencapai 30 orang, 15 di antaranya merupakan masyarakat sipil. Ini disampaikan Aliansi dalam diskusi online "Papua: Konflik Bersenjata dan Perlindungan bagi Masyarakat Sipil" hari ini.

Hingga Juni 2021, lanjut Aliansi, tercatat ada 33 kasus kekerasan yang terbagi di lima kabupaten di Papua, yaitu Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Mimika, Yahukimo serta Pegunungan Bintang. Disebutkan ada 23 korban meninggal, 9 di antaranya merupakan masyarakat sipil.

"Isu ini tentu saja menjadi salah satu persoalan yang relevan dan penting untuk terus dibicarakan, tidak hanya di Papua tapi juga di luar Papua. Karena kalau kita berkaca pada hampir semua konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia lain, persoalan kebijakan keamanan yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan dalam konteks menangani konflik yang terjadi di negaranya ini menjadi salah satu persoalan yang menjadi banyak perbincangan, tidak hanya antar para pihak yang terlibat dalam
konflik dan kekerasan tersebut, tetapi juga masyarakat secara umum," jelas Direktur Imparsial, Gufron Mabruri pada Jumat (1/10).

Menurut Ghfron, konflik yang terjadi di Papua hingga saat ini tidak terlepas dari dinamika konflik berdimensi vertikal, yang masih belum terselesaikan oleh pemerintah.