Pemerintah diminta perbaiki pola koordinasi dalam penanganan corona 

Koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) dalam penanganan coronaviru kurang baik. Pemerintah diminta lebih tanggap dan perbaiki pola koordinasinya dengan pihak-pihak terkait. Misalnya, imbauan tetap di rumah dan bekerja dari rumah. Namun, itu  tidak diindahkan oleh sebagian masyarakat. Akibatnya, kebijakan tersebut kurang berjalan maksimal.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai, pemerintah pusat dan daerah kurang koordinasi terkait imbauan kerja di rumah. Menurutnya, pascabeberapa perusahaan menerapkan saran tersebut, tetapi yang terjadi malah banyak orang jalan-jalan.

Imbauan tersebut, muncul setelah pandemi coronavirus jenis baru atau Covid-19. Terutama di Jakarta, berdasar data resmi pemerintah memiliki jumlah kasus terbanyak. Rata-rata, seruan bekerja di rumah berlaku selama dua pekan dan berakhir antara 30-31 Maret 2020.

"Jelas itu enggak ada koordinasi. Secara otomatis orang malah sekarang berpergian. Meski Gubernur DKI, menyarankan supaya tidak meninggalkan. Tapi, tetap pergi mudik lah istilahnya," jelas dia kepada Alinea.id saat dihubungi, Jakarta, Selasa (17/3).

Kerja di rumah, juga berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu merujuk pada Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah.