MTI sebut subsidi kendaraan listrik tidak tepat sasaran, berikut analisisnya

Indonesia sedang alami krisis transportasi umum dan krisis keselamatan lalu lintas. Saat ini, transportasi umum di perkotaan dan di pedesaan tidak lebih dari 1 persen yang beroperasi. Pesatnya perkembangan industri sepeda motor telah mengalihkan pengguna dari angkutan umum ke sepeda motor. Dampaknya 80 persen kecelakaan lalu lintas disebabkan sepeda motor, lantaran tidak disertai edukasi menggunakan sepeda motor dengan benar. Belum lagi subsidi BBM yang menggerus APBN.

Pemerintah menggulirkan program insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) pada Maret 2023. Dalihnya, sebagaimana isi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019, meningkatkan efisiensi dan ketahanan energi; konservasi energi sektor transportasi; terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih, dan ramah lingkungan; serta menekan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM).

Melalui program ini, pemerintah mengklaim bakal menghemat kompensasi BBM Pertalite Rp32,7 miliar per tahun. Sementara itu, bagi masyarakat, disebut akan menghemat pengeluaran sekitar Rp2,77 juta per tahun. 

Adapun program ditujukan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Seberapa efektif program insentif kendaraan listrik?

Menurut Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, program tersebut tidak efektif. Ada beberapa alasannya.