Pelanggar tarif tes PCR terancam diblokir dari PeduliLindungi
Pemerintah menurunkan tarif PCR menjadi maksimal Rp300.000 sejak 27 Oktober.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menindak tegas rumah sakit (RS) dan laboratorium yang tak mematuhi ketentuan terbaru tarif pemeriksaan reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR). Kebijakan itu resmi diberlakukan sejak 27 Oktober 2021.
"Rumah sakit dan laboratorium penyelenggara pelayanan Covid-19 yang nakal akan kami tindak tegas dengan diblok hasil pemeriksaannya dari aplikasi PeduliLindungi," tegas Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Abdul Kadir, di Jakarta yang disitat dari laman Kemenkes, Sabtu (30/10).
Seluruh fasilitas kesehatan (faskes) yang melayani pemeriksaan RT-PCR harus menyesuaikan kembali tarif yang diberlakukan sejak kebijakan baru diberlakukan. Ketentuan tersebut diatur dalam surat Kemenkes nomor SR.04.03/I/3853/2021.
Surat ditujukan kepada seluruh kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) provinsi, kabupaten, dan kota; kepala atau direktur RS yang memiliki laboratorium pemeriksaan Covid-19; serta pimpinan laboratorium pemeriksaan Covid-19 se-Indonesia.
Selain itu, Kemenkes menginstruksikan seluruh RS dan laboratorium penyelenggara pelayanan Covid-19 menyesuaikan tarif pemeriksaan RT-PCR serta sanksi bagi faskes yang melanggar. Dalam surat itu ditetapkan batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR Rp275.000 untuk Jawa-Bali dan Rp300.000 untuk luar Jawa-Bali.