Pembangunan 222 kecamatan di perbatasan terhambat, Tito salahkan Covid-19

Pembangunan wilayah perbatasan akan diawali dengan pengembangan potensi yang dimiliki kecamatan itu sendiri.

Mendagri Tito di Jakarta Senin (17/02/2020) di Kantor Kemendagri, Jakarta. foto kemendagri.go.id

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menganggap perlunya penguatan wilayah perbatasan, dengan mengembangkan potensi kawasan. Posisi pulau terluar dan wilayah perbatasan penting bagi bangsa Indonesia. Terlebih, sebagai etalase dan bagian dari kedaulatan negara.

“Di samping kekuatan militer yang hadir, kita juga harus perkuat, percepat pembangunan di pulau-pulau terluar, termasuk juga daerah perbatasan, termasuk Kecamatan Pulau Laut," ujar Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini, dalam keterangan tertulis, Rabu (24/11) malam.

Titik sentral penguatan bisa dilakukan lewat percepatan pembangunan berbasis administrasi wilayah kecamatan. Sebab, apabila mengambil basis wilayah kabupaten, tak semua wilayah tersebut masuk sebagai bagian pulau terluar atau perbatasan. Sebagaimana halnya dengan Kabupaten Natuna, tak semua wilayahnya merupakan bagian pulau terluar dan berbatasan langsung dengan negara lain. 

"Kita inventarisir seluruh Indonesia ini, totalnya ada 584 kecamatan yang ada di perbatasan. Ini di samping ada sisi pertahanan, tetapi juga Bapak Presiden ingin membangun pemerataan pembangunan,” ucapnya.

Dari total 584 kecamatan yang ada di perbatasan, pemerintah telah menetapkan 222 lokasi prioritas (Lokpri) pembangunan kecamatan pada Tahun Anggaran (TA) 2021-2024. Namun, percepatan pembangunan sempat terhambat, diklaim akibat pandemi Covid-19. Maka, proses pembangunan ini akan kembali digenjot pada 2022.