Sutan Riska Tuanku Kerajaan terpilih sebagai Ketum Apkasi 2021-2026
Ketua Umum Apkasi Sutan Riska memiliki kewajiban untuk segera menyusun kepengurusan maksimal 30 hari sejak dikukuhkan.
Minta Pemda kelola limbah medis, Tito: Bisa buat aturan sanksi
Percepatan pengelolaan limbah medis sesuai kewenangan masing-masing Pemda.
Mendagri tetap perbolehkan pertemuan terbatas dalam jumlah minimal
Pilkada merupakan momentum untuk menggerakkan daerah dalam menangani pandemi Covid-19.
KPU-Bawaslu diminta tegas soal pelarangan kerumunan dalam pilkada
Sebagai wasit dan penegak peraturan KPU dalam pesta demokrasi, Bawaslu diminta tak segan memberikan sanksi.
Mendagri: Jangan pilih calon kepala daerah tidak taat aturan kampanye
Kualifikasi sebagai seorang pemimpin kepala daerah, yaitu yang mampu mengendalikan masyarakatnya sendiri.
Mendagri kembali wacanakan pilkada asimetris, Ganjar: Masyarakat tidak mau
Pilkada asimetris merupakan sistem yang memungkinkan adanya perbedaan pelaksanaan mekanisme pemilihan di setiap daerah.
Mendagri ungkap pilkada pada Desember merupakan opsi optimis
Penyelenggara pemilu, DPR, dan pemerintah menggelar rapat kembali setelah 29 Mei 2020.
Pilkada ditunda, Mendagri Tito kejar Perppu
Pilkada 2020 direncanakan digelar serentak pada 23 September 2020.
Sekolah politik calon penguasa: Beban atau kewajiban?
Menteri Tito mengusulkan agar semua calon kepala daerah lulus sekolah politik sebelum resmi diusung.
Pilkada asimetris: Ikhtiar bangun kontestasi elektoral rasa 'lokal'
Diembuskan Mendagri Tito Karnavian, wacana pilkada asimetris jadi bola liar di Senayan.
Politikus Gerindra nilai 3 menteri perlu dievaluasi
Tiga menteri di Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin perlu segera dilakukan evaluasi, yakni Mendagri, Menag dan Menkeu.
Pemerintah diminta turun tangan soal polemik pendirian rumah ibadah
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 mengatur soal pendirian rumah ibadah.
Keberagaman di Indonesia dianggap perlahan mulai luntur
Keuskupan Agung Jakarta merayakan Natal bertema hiduplah sebagai sahabat untuk semua orang.
Partai politik disebut penyebab biaya pilkada jadi tinggi
Adanya money politic atau vote buying dalam pilkada disebabkan karena oligarki partai politik (parpol).
DPR menduga izin FPI belum diperpanjang karena alasan politik
DPR sudah membentuk tim khusus untuk mengkaji mengenai perpanjangan SKT bagi beberapa ormas termasuk FPI.
Izin FPI, Golkar minta Tito Karnavian bersikap tegas
Saat ini, SKT organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) tengah diproses oleh Fachrul Razi dan Tito Karnavian.
Pesan Tito Karnavian ke gubernur: Bikin perda harus berasas Pancasila
Seorang gubernur harus menanamkan ideologi Pancasila di setiap kesempatan.
Diultimatum, DPRD ajak Anies Baswedan menghadap Tito Karnavian
Penyerahan RAPBD DKI Jakarta ke Kementerian Dalam Negeri dipastikan telat.
Kemendagri jawab survei yang bilang jabatan Tito Karnavian tak pas
Kemendagri sebut survei IPO sangat dangkal. Sebab, responden belum tentu representasi dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Survei IPO: Posisi Tito dan Luhut diragukan, Prabowo paling pas
"Mereka memiliki tingkat kepopuleran yang tinggi, tapi menurut publik tidak sesuai dengan posisi kementerian yang diembannya," kata Dedi.
Mendagri disarankan koordinasi ke penegak hukum soal pilkada
Disarankan praktik politik uang oleh calon kepala daerah tidak hanya ditindak secara pidana, melainkan juga diberikan sanksi administratif.
KPK jawab Tito Karnavian yang bilang OTT bukan prestasi
KPK menganggap pernyataan Tito Karnavian ditujukan untuk upaya pemetaan masalah dan otokritik kepada kepala daerah.
Johan Budi setuju bekas koruptor dilarang maju Pilkada 2020
Larangan bekas koruptor maju Pilkada belum dibahas DPR. Sejauh ini Komisi II masih membahas persiapan Pilkada 2020.
Partai Golkar tetap ingin Pilkada digelar secara langsung
Sejauh ini Partai Golkar masih konsisten berpandangan bahwa Pilkada lebih baik dilaksanakan secara langsung.
Fitra: Penyusunan anggaran di Pemprov DKI melanggar aturan
Proses penyusunan anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai melanggar aturan.
