Pemerintah diminta lobi Saudi terkait larangan umrah

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan pemerintah Indonesia perlu melakukan pengawasan terhadap jemaah yang telah tiba di Makkah.

Sejumlah calon jamaah umrah yang batal berangkat ke Jeddah lewat Singapura mencari koper miliknya saat tiba di Bandara International Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (28/2/2020). Foto Antara/Nova Wahyudi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah Indonesia bisa menjalin komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk melobi terkait pelarangan umrah karena merebaknya coronavirus.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengatakan lobi tersebut agar jemaah Indonesia yang telah tiba di Makkah tetap diizinkan untuk menunaikan ibadah umrah sehingga jemaah Indonesia yang telah tiba di Tanah Suci tidak perlu dijemput untuk dipulangkan ke Tanah Air.

"Kita berharap mereka (jemaah umrah Indonesia) yang sudah sampai sana, kami berharap sih itu bisa tetap diberi izin beribadah, tentu dengan pengawasan. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh pemerintah Saudi ya tidak terjadi," kata Sohibul di Jakarta, Minggu (1/3).

Menurut Sohibul, pemerintah Indonesia juga perlu melakukan pengawasan terhadap jemaah Indonesia yang telah tiba di Makkah.

"Hal itu dilakukan untuk meyakinkan pemerintah Arab Saudi bahwa jemaah Indonesia bebas dari coronavirus," ujar Sohibul.