Pemerintah diminta menunda pembangunan rumah DP 0%
Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan rumah bagi korban gempa di Lombok yang sampai saat ini kondisinya darurat dan memprihatinkan
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, mengkritik rencana pemerintah yang akan membangun rumah dengan skema pembayaran down payment (DP) atau uang muka 0% bagi aparatur sipil Negara, prajurit TNI dan anggota Polri.
Menurutnya, rencana tersebut sebaiknya ditunda dulu. Pasalnya, masih banyak masyarakat terutama korban gempa bumi di Lombok, NTB, yang kondisinya masih memprihatinkan. Tak sedikit para korban gempa yang tinggal di tenda-tenda pengungsian.
“Mendingan alihkan dulu untuk korban bencana. Itu lagi kedinginan, kasihan mereka. Itu di dapil saya di NTB itu kasihan banget,” kata Fahri Hamzah saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Berdasarkan catatan pemerintah ada sekitar 1.575.000 unit rumah yang akan dibangun pemerintah. Rumah tersebut rencananya akan dibangun di daerah perkotaan. Bentuknya bisa berupa kompleks apartemen atau rumah susun.
Dalam membangun rumah tersebut, pemerintah menggunakan skema pembayaran uang muka 0% dengan pembayaran cicilan masa pinjamannya yang bisa sampai usia 75 tahun. Namun, dengan catatan waktu pertama kali mengajukan pinjaman usia pembeli maksimum sekitar 53 atau 55 tahun.